POLITIK

Ngomongin PKI, Megawati: Kalau Saya Di-bully, Lawan

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua pihak untuk berhenti menjadikan isu PKI sebagai mainan politik untuk memojokkan orang atau kelompok tertentu.

Mantan Presiden RI kelima itu bahkan mengaku kesal karena hingga kini dirinya masih dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Untuk itu, ia menegaskan kepada semua pihak tidak menjadikam isu PKI untuk membodohi rakyat.

Ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI, PKI buktikan dong ada aturannya jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesal, tadi saya nanya ini viral apa enggak, oke saya ngomong ini nanti kalian lihat kalau saya di-bully, lawan,” kata Megawati saat meresmikan 13 kantor PDIP baru di Yogyakarta secara virtual, di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

“Loh, masa presiden kelima RI dibilang PKI, terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung, loh, kecuali tidak langsung, dua kali. Kami pengusungnya, nah, mau lagi dibilang PKI katanya turunan bapak ibunya (Jokowi) enggak jelas, bayangkan gen Republik Indonesia apakah akan begini rusaknya republik kita?,” tegasnya.

Megawati menegaskan bahwa isu PKI sengaja diembuskan untuk membodohi masyarakat.

Sebagai informasi, DPP PDI Perjuangan (PDIP) baru saja meresmikan sebuah kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) baru yang sangat besar yang memiliki lima lantai di Provinsi Yogyakarta.

Gedung kantor baru itu dipersembahkan khusus untuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang lahir di kota yang pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia tersebut. 

Megawati sendiri mengaku dirinya berharap pembangunan kantor baru, termasuk di Yogyakarta itu, bisa menginspirasi agar kantor sejenis bisa dibangun di kota lain.

“Kantor ini diselesaikan cukup lama. Mungkin dua tahunan. Tapi walau pelan, tapi progresnya selalu ada. Di daerah lain, banyak alasan. Katanya tak ada uang, bu. Tapi itu karena tak diusahakan. Jadi butuh perjuangan serupa (seperti di Yogyakarta),” ujar Megawati.

Recent Posts

Kemenag dan BRIN Rumuskan Kebijakan Optimalisasi Program Bantuan Pesantren

MONITOR, Jakarta - Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Pustrajak Penda) pada Badan Moderasi…

37 menit yang lalu

Pameran KIP 2025 Resmi Ditutup, Inilah Daftar Badan Publik Penerima Penghargaan

MONITOR, Jakarta - Suasana hangat dan penuh semangat terasa di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta,…

7 jam yang lalu

Kemenag Raih Penghargaan Badan Publik Terfavorit 2025 di Ajang Information Transparency Award

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Badan Publik Terfavorit dari Komisi Informasi Pusat (KIP)…

8 jam yang lalu

Kasus 7 Pekerja Migran Tewas di Kamboja Diduga Korban TPPO, Puan Dorong Penguatan Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius kasus meninggalnya 7 pekerja migran…

11 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Dorong Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri, Amanat UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mendorong agar Komnas Perempuan segera…

12 jam yang lalu

Petani Keluhkan Harga Garam, Prof Rokhmin: Insya Allah, Teknologi dari KKP Jadi Solusi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri melakukan pertemuan hangat bersama…

12 jam yang lalu