Soal Pembuatan Vaksin Covid-19, Kepala Puskesad: Tentu Kita Akan Dilibatkan

MONITOR, Jakarta – Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad), Mayjen TNI A. Budi Sulistya, mengungkapkan bahwa pihaknya akan dilibatkan dalam proses pembuatan vaksin Covid-19 untuk penanggulangan pandemi Virus Corona itu di Tanah Air.

“Untuk saat ini sudah ada nota kesepahaman (MoU) dengan Biofarma. Tentu kita akan dilibatkan dalam waktu dekat,” ungkapnya usai Acara Tasyakuran HUT ke-75 Puskesad di Markas Puskesad, Jakarta Timur, Senin (26/10/2020).

Dalam rencana pembuatan vaksin itu, menurut Budi, saat ini masih dalam proses filling atau pengisian dosis dan lainnya. Proses filling pun tidak mudah karena menyangkut sterilisasi, pengemasan dan lainnya.

“Vaksin masih dalam proses filling. Filling itu berkaitan dengan dosis dan tidak semudah mengisi misalnya kiloan beras, tentu tidak. Karena menyangkut sterilitas. Kemudian bagaimana vaksin ini dikemas secara terukur, sehingga perlu teknik yang profesional,” ujarnya.

Ke depan, Budi mengatakan, pihaknya tentu akan berupaya mengembangkan pembuatan vaksin ini bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain, seperti Kementerian Kesehatan dan instansi lainnya.

Dalam membantu penanggulangan pandemi Covid-19, lanjut Budi, personel Puskesad telah diterjunkan mulai dari penjemputan Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, beberapa waktu lalu, pembuatan rumah sakit lapangan seperti di Pulau Galang, Wisma Atlet dan Indra Pura di Surabaya.

“Tujuannya untuk mem-back up pelayanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Pusat menyebut bahwa vaksin akan disuntikkan kepada 9,1 juta masyarakat pada November dan Desember 2020 mendatang.

Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa tiga juta vaksin Covid-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir 2020.

Menurut Airlangga, vaksin itu belum bisa langsung digunakan atau perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena harus menunggu uji sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).