HUKUM

Masinton Pasaribu: Negara Perlu Formulasi Kejar Aset Kasus Jiwasraya

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu, menegaskan negara sudah perlu saatnya memikirkan formulasi untuk mengejar seluruh aset yang menjadi kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Pasalnya, menurut dia, kasus korupsi Jiwasraya ini bukan kasus yang terbilang singkat, melainkan berlangsung dari tahun 2009.

“Kalau dilihat dari kasus ini, dilihat dari sisi penegakan hukumnya sudah sangat maksimal. Tinggal, bagaimana negara melakukan formulasi untuk mengejar kerugian atau mengembalikan aset menjadi suatu yang juga penting,” kata Masinton dalam diskusi Ruang Anak Muda yang digelar daring bertajuk ‘Vonis Maksimal Tersangka Jiwasraya’, di Jakarta, Kamis (22/10).

“Sehingga, aset yang diambil atau dirampas, bisa dikembalikan kepada para nasabah,” tambahnya.

Kendati demikian, sambung dia, kasus ini justru membuka tabir lain, yakni ikhwal lemahnya pengawasan di bidang industri keuangan, khsusnya pada bidang asuransi.

“Kalau saya nilai apa ini kejahatan yang canggih? Tidak juga. Justru di sisi lain adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan, sehingga jadi tanggung jawab otoritas jasa keuangan (OJK) memastikan kasus ini tidak terjadi,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, mengenai vonis maksimal para terdakwa kasus Jiwasraya, Masinton memberikan apresiasi yang tinggi kepada majelis hakim yang memutuskan hal tersebut.

“Saya mengapresiasi putusan hakim dengan memutus putusan maksimal terhadap kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), dan juga diterapkannya TPPU pada kasus ini,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

18 menit yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

9 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

9 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

17 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

24 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu