MONITOR, Labuan Bajo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diminta untuk mempermudah proses perizinan investasi dengan tidak menerapkan praktek pungutan liar (pungli).
“Silakan Pak Bupati terapkan kedisiplinan, jangan sampai ada yang bermain uang atau pungli, dan melanggar aturan dalam hal perizinan investasi di daerah ini, yang berujung pada citra negara khususnya daerah ini rusak,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, saat melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (22/10/2020).
Tjahjo juga meminta agar pemerintah daerah harus ketat dalam hal aturan perizinan dan semuanya harus satu pintu. Kemudian, Tjahjo juga mengatakan bahwa siapapun investor yang berinvestasi di Labuan Bajo, mulai dari sektor perhotelan hingga rumah makan, harus memperhatikan izin sepadan jalan.
Tak hanya itu, Tjahjo juga menekankan agar pemerintah daerah setempat harus lebih mengutamakan perizinan untuk masyarakat di daerah itu jika ada yang ingin membuka usaha.
“Saya ingatkan, dahulukan pelayanan izin untuk masyarakat, jangan sampai orang asing bisa dapat izin buka lapak, sedangkan masyarakat kecil dipersulit,” ujarnya.
Tjahjo juga menyampaikan pesan dari Presiden Joko widodo (Jokowi) yang menginginkan agar proses perizinan di kabupaten itu dilakukan secara cepat dan sesuai aturan.
Tjahjo mengatakan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Manggarai Barat harus terus melayani masyarakat dan para investor yang ingin berinvestasi di daerah itu.
Tjahjo juga memberikan apresiasi karena sejauh ini pelayanan perizinan terus membaik. Hal itu terbukti selama 2019 ada 1.082 izin yang sudah diterbitkan dengan per harinya bisa sampai 10 izin. Tjahjo pun berharap agar apa yang sudah dilakukan ini tetap dapat dipertahankan.
.){kind=link}