Cegah Konflik, Kemenag Ajak Ormas Gaungkan Moderasi Beragama

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama membahas penanganan konflik paham keagamaan di Indonesia. Pembahasan ini dikemas dalam Temu Konsultasi Penanganan Konflik Paham Keagamaan di Indonesia.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, yakni 14-16 Oktober, ini diikuti pejabat teknis Kemenag yang membidangi bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik, se-Jawa, Sumatera, Kemenag Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok, serta dari Kesbangpol, Kejaksaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen POLPUM.

Dirjen Bimas Islam mengatakan untuk mencegah konflik keagamaan di Indonesia adalah dengan melihat masalah dari akarnya. Dalam penanganannya pun harus ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan ormas.

“Jadi antara ormas dan pemerintah berkolaborasi menangani persoalan dinamis itu,” ujarnya.

Kamaruddin Amin berharap pertemuan ini dapat membangun semangat kebersamaan intelektual dan menggaungkan moderasi beragama dengan mewujudkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin untuk masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia. Menurutnya, di era kemajuan teknologi informasi saat ini, ada kecenderungan naiknya intensitas penyampaian ujaran kebencian. Hal ini perlu diantisipasi dan dimitigasi agar potensinya tidak membesar dan kemudian menjadi faktor penyebab konflik.

Kamaruddin Amin mengatakan, tantangan dakwah saat ini adalah terus mempromosikan Islam rahmatan lil ‘alamin bagi masa depan bangsa dan dunia. Apalagi, Indonesia adalah negara yang sangat beragam suku, agama, ras, bahasa, dan lainnya. Harmoni dalam kemajemukan yang selama ini terjalin harus terus dijaga.

“Semangat dan praktik ini perlu diupayakan dan ditumbuhkembangkan, bahkan hingga level dunia. Indonesia dapat menjadi salah satu model negara muslim yang mampu menjembatani tuntutan modernitas global dengan mengedepankan perdamaian dan kerjasama sesama negara bangsa dunia,” pungkasnya.

Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Nur Khazin, menambahkan pertemuan tiga hari ini akan membahas cara penanganan konflik paham keagamaan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pendekatan kultural atau kearifan lokal dan pendekatan agama.

“Melalui acara ini kami harapkan dapat melahirkan ide-ide dan gagasan strategis serta komprehensif terkait konsepsi, implementasi, dan sosialisasi penanganan paham keagamaan, baik di daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam maupun sebaliknya. Ini penting demi terwujudnya pembangunan keagamaan yang lebih adil, manusiawi, damai, dan berperadaban,” pungkasnya.