Menpan RB Dorong Pengembangan MPP di Sulsel

MONITOR, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, terus mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi DMPTSP se-Provinsi Sulsel di Makassar, Rabu (14/10/2020). Acara itu berlangsung dari pukul 09:00 sampai 12:00 WITA di Hotel Claro, Makassar.

Tjahjo mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk 28 MPP di seluruh Indonesia, dua diantaranya berada di Sulsel, yaitu MPP Kota Palopo dan MPP Kabupaten Barru.

“Kami juga secara intens melakukan pendampingan dan fasilitasi bagi beberapa kabupaten/kota yang saat ini sedang dalam proses pembentukan MPP yaitu Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Wajo,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Tjahjo mengatakan bahwa kehadiran MPP menjadi bukti nyata sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan.

MPP sendiri merupakan perluasan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan penggabungan berbagai jenis pelayanan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun swasta, yang dapat dilakukan dalam satu tempat dengan sistem yang terintegrasi.

Dengan adanya pembentukan MPP berarti proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan wajib disederhanakan.

Melalui MPP, Tjahjo mengatakan, kini masyarakat dapat melakukan pengurusan berbagai administrasi perizinan dan non perizinan dengan mudah, nyaman dan cepat tanpa harus berbelit-belit.

“Terlebih di masa pandemi, Pemerintah mau tidak mau harus melakukan transformasi pelayanan yang semula dilakukan secara manual berubah menjadi daring,” katanya.

Sekadar informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Provinsi Sulsel, seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulsel, Kepala BI Wilayah Sulsel, Kapolda Sulsel dan Deputi Bisan Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Achmad Idrus.