Alokasi Pupuk Bersubsidi Jember Ditambah 21.084 Ton

MONITOR, Jember – Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa bernapas lega, setelah pemerintah pusat menambah stok pupuk subsidi sebesar 21.084 ton. Untuk mendapatkannya, syaratnya petani harus sudah terdata dalam elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Rinciannya, Pupuk Urea tambahan 12.271 ton, Pupuk Sp 36 tambahan 315 ton, Pupuk Za tambahan 5.460 ton, Pupuk Npk dikurangi 859 ton, dan Pupuk Organik tambahan 3.038 ton.

Sistem e-RDKK penerimaan pupuk subsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan ketapatan sasaran penyaluran. Sistem tersebut dirasa tepat untuk mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2020 sekaligus meminimalisir penyelewengan. 

Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) menilai, dengan sistem elektronik juga bisa meminimalisasi data ganda penerima bantuan pupuk bersubsidi. Sehingga Kementan masih mengacu data nomor induk kependudukan (NIK) dan e-KTP untuk penerimaan pupuk bersubsidi. 

“Data manual yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi berpotensi melahirkan kecurangan. Bisa muncul data ganda melalui validasi manual. Jadi tidak merata pembagian pupuk subsidinya,” ujar Mentan SYL, Rabu (14/10).

Mentan SYL menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Apalagi, mengingat alokasi pupuk bersubsdi untuk tahun 2020 sangat terbatas.

“Dengan terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya,” jelas Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi. 

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui e-RDKK,” jelas Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani.

“Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Namun yang berhak adalah petani yang lahannya maksimal 2 hektar,” tegas Sarwo Edhy.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Jember Jumantoro memgaku bersyukur adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini.

Namun, dirinya menyayangkan penambahan ini tidak diikuti dengan pembaharuan data pada e-RDKK petani. Sehingga, tidak semua petani di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember mendapat jatah tambahan stok pupuk subsidi itu.

“Pola penyalurannya kan mengacu pada e-RDKK yang sudah masuk, jadi ada beberapa kecamatan yang karena alokasinya sudah habis, tidak dapat tambahan alokasi pupuk subsidi,” kata Ketua Jumantoro.

Dengan kondisi tersebut, Jumantoro berharap Dinas Pertanian Jember untuk segera melakukan pembaharuan data e-RDKK petani tersebut. Kementan sendiri memberikan peluang kepada Daerah untuk meng-input data e-RDKK tiap tanggal 25-30 tiap bulannya.

“Bagaimana petani yang belum masuk e-RDKK itu bisa terlayani dengan pupuk subsidi? Sehingga kami mohon ada kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir,” katanya.

Apalagi nanti pada akhir tahun 2020 ini, adalah masa menghadapi musim hujan. Kata Jumantoro, pada saat itu butuh pupuk. Namun demikian Jumantoro masih tetap merasa bersyukur.

“Karena adanya tambahan pupuk subsidi ini, mengobati kegundahan para petani di Jember,” ucapnya.

Lebih jauh Jumantoro mengatakan, para petani yang mendapatkan tambahan stok pupuk subsidi itu, juga harus mengisi formulir tambahan yang diketahui oleh penyuluh dan kelompok tani.

“Memang kita bersyukur ada tambahan pupuk subsidi ini, tapi sebaliknya ini jangan sampai terlambat. Terpaksa petani ada yang tidak memupuk tanamannya, ada yang beli non subsidi. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada hasil panennya atau produktivitas nanti,” pungkasnya.