PERTANIAN

Menkeu: APBN 2021 Fokus untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate.

Menurut Menkeu, program food estate merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa serta bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021.

“Saya kira kita harus dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri,” ujarnya, Minggu, 11 Oktober 2020.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa, program food estate merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Program ini juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memastikan ketahanan pangan secara nasional.

Dengan program ini, kata Mentan, nantinya akan ada kelompok tani yang menggarap lahan seluas 100 hektare dan lahan per 1.000 hektare akan di garap oleh gabungan kelompok tani yang dikorporasikan menjadi lebih besar lagi hingga 10.000 hektare.

“Diharapkan nantinya petani tidak lagi menjual gabah secara murah. Artinya semua harus hilirisasi dan industrinya harus dirancang dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, kawasan pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah akan dijadikan sebagai lahan percontohan dengan penerapan sentuhan teknologi pertanian modern sehingga budidaya pertaniannya berbeda dari cara tradisional.

“Dalam proyek lintas kementerian ini, penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian,” tutupnya.

Recent Posts

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

2 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

2 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

4 jam yang lalu

DPR Soroti Kasus di Karawang, Kekerasan Seksual Tak Bisa Selesai di Luar Peradilan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menyoroti kasus miris dugaan pemerkosaan…

5 jam yang lalu

Kemenag Kick Off MQK Internasional Ke-1 Tahun 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) secara resmi melakukan…

6 jam yang lalu

Menag Sebut Umrah dan Haji Jalur Laut Berpotensi Dibuka

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah…

6 jam yang lalu