MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar pemerintah membuka ruang dialog bagi rakyat yang menolak UU Cipta Kerja. Menurutnya, tidak baik apabila pemerintah menutup-nutupi proses pengesahan UU tersebut.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini juga meminta agar pemerintah tidak menuduh macam-macam terkait banyaknya pihak yang menentang UU Cipta Kerja ini.
“Keputusan baik akan terlihat mencurigakan bila prosesnya tertutup. Bila Pak Jokowi anggap UU Omnibus Law baik, mari buka ruang berdialog. Masyarakat jangan dituduh macam-macam,” tutur Mardani mengingatkan, Senin (12/10).
Ia menambahkan, apabila masyarakat curiga terhadap kepentingan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan UU ini secara mendadak, maka hal tersebut sangat wajar.
“Mereka curiga itu wajar, sebab pembuatan UU ini serba cepat, seperti ada mufakat jahat,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dua fraksi di DPR yakni PKS dan Demokrat memilih untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut dinilai cacat prosedur saat disahkan dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…
MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…