17 Persen Rakyat Indonesia Tak Percaya Bisa Kena Covid-19

“Ini tentu angka yang sangat besar dan Bapak Presiden juga menekankan berulang kali tentang pentingnya perubahan perilaku”

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo

MONITOR, Jakarta – Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, mengungkapkan bahwa masih ada sebanyak 17 persen rakyat Indonesia yang tak percaya dan menganggap tidak mungkin bisa terpapar Covid-19.

Menurut Doni, hal itu telah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).

“Kami tadi juga melaporkan kepada Presiden tentang adanya 17 persen masyarakat yang masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar Covid-19, nah ini tentu angka yang sangat besar dan tadi Bapak Presiden juga menekankan berulang kali tentang pentingnya perubahan perilaku,” ungkapnya.

Doni menyampaikan, jika dilihat dari data-data di seluruh provinsi, ternyata Maluku berada pada posisi yang pertama kemudian di posisi keduanya adalah Jakarta.

“DKI pada bulan Juli yang lalu hasil survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes tingkat masyarakat yang tidak mungkin dan sangat tidak mungkin itu 30 persen. sekarang sudah turun di posisi 13,78 persen,” ujarnya.

Kemudian, Doni mengatakan, Jawa Timur yang pada Juli 2020 berada di posisi 29 persen, sekarang berada pada posisi 18,37 persen.

Menurut Doni, kolaborasi dari seluruh komponen diyakini akan bisa mengubah cara pandang masyarakat yang semula merasa tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar Covid-19 tapi secara perlahan sudah semakin baik dan sudah semakin banyak yang menyadarinya.

Doni juga menekankan terkait pentingnya peran media, terutama media sosial yang selama ini menjadi yang paling populer untuk penyebaran informasi tentang protokol kesehatan.

“Media yang pertama peringkatnya adalah media sosial kemudian diikuti TV, WhatsApp, media online, poster dan juga selanjutnya untuk surat kabar serta radio,” katanya.

Kemudian, Doni menekankan, soal tingkat kepatuhan masyarakat juga ternyata dipengaruhi oleh ada atau tidaknya sanksi.

“Jadi masyarakat memberikan kesaksian dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS untuk 90.967 responden, jadi 55 persen merasa karena tidak ada sanksi dan juga kita lihat di sini masalah keteladanan kepemimpinan. Ini juga masuk pada posisi 19 persen, jadi kita sangat berharap seluruh pihak, seluruh pejabat, seluruh aparat dan tokoh-tokoh di manapun berada untuk bisa mengajak masyarakat dengan cara memberi contoh,” ungkapnya.