MONITOR, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu fraksi di parlemen Senayan yang mendukung pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kendati demikian, tidak semua anggotanya kompak memiliki pandangan yang sama.
Misalnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani. Secara pribadi, ia mengungkapkan tidak setuju jika UU Cipta Kerja disahkan ditengah pandemi.
Menurut Zita, waktu pengesahan UU ini tidaklah tepat. Alhasil, ketika pemerintah bersama DPR RI mengesahkan UU ini, maka timbul gelombang protes besar-besaran di penjuru daerah.
“Pengesahan RUU di tengah pandemi, menimbulkan reaksi yang sangat besar. Serentak buruh dan mahasiswa melakukan aksi di seluruh daerah, begitupun di Ibu Kota,” kata Zita Anjani dalam keterangannya, Jumat (9/10).
“Sejujurnya saya pribadi tidak sepakat dengan pengesahan UU ini. Terlepas dari isinya yang belum jelas karena draftnya ternyata masih di revisi. Yang jelas waktunya tidak tepat. Akibatnya, masyarakat resah, marah, demo, merusak fasilitas umum, dan lain-lain,” sambungnya.
Zita, yang merupakan putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini mengatakan, pemerintah seharusnya lebih sensitif mendengar suara rakyat. Ia meyakini saat ini rakyat Indonesia hanya butuh makan, hidup sehat, pekerjaan, pendidikan yang layak, biaya kuliah yang murah, dan lain-lain.
“Bukan Omnibus Law saat ini. Apalagi kita punya musuh bersama yang harus dilawan, yakni Covid,” tukas Zita.
