PARLEMEN

UU Ciptaker Ditolak, Fahira Idris: Harusnya Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta – Senator DPD RI Fahira Idris mengatakan sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja, dirinya meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk menunda dulu semua pembahasan di semua klaster yang ada dalam RUU ini.

Fahira mengatakan, RUU ini terus menuai penolakan dari kalangan luas.

“Menurut saya, sebuah RUU yang mendapat penolakan luas, bahkan bukan hanya dari kalangan buruh, petani, nelayan, civil society, mahasiswa, akademisi tetapi juga ditolak organisasi keagamaan besar, menandakan RUU tersebut mengandung banyak persoalan,” kata Fahira Idris dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Menanggapi penolakan tersebut, Fahira menyarankan Pemerintah bersama DPR seharusnya melibatkan partisipasi publik untuk memformulasi ulang draf RUU Cipta Kerja.

“Dalam merespon penolakan ini, seharusnya Pemerintah maupun DPR memformulasikan ulang draf RUU Cipta Kerja dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik/ mengedepankan prinsip keterbukaan,” terang Fahira.

“Bukan malah tergesa-gesa mengesahkannya. Dan ini sudah saya suarakan sejak awal tahun,” tukasnya.

Recent Posts

Soal Tambahan Petugas Haji, Menag: Insya Allah

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kabar baik seputar penyelenggaraan ibadah haji 1446…

1 jam yang lalu

Menteri PU dan Dubes Belanda Bahas Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk…

2 jam yang lalu

Komnas Haji: Masyarakat Jangan Tergiur Haji Tanpa Antri

MONITOR, Jakarta - Menjelang musim haji pemerintah Arab Saudi mengaluarkan aturan menghentikan sementara penerbitan visa…

2 jam yang lalu

HUT Kota Bima ke-23, Senator Mirah Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Berbenah

MONITOR, Bima - Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke- 23, Anggota DPD RI, Mirah…

2 jam yang lalu

Tersisa Lima Hari Kerja, 98,86 Persen Kuota Haji Reguler Sudah Terisi

MONITOR, Jakarta - Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M…

3 jam yang lalu

OPM Bunuh Warga Sipil, Aksi Biadab, Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat

MONITOR, Jakarta - Menyikapi pemberitaan yang beredar terkait aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM)…

9 jam yang lalu