Aktivis HAM Haris Azhar (dok: Asep/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Aktivis hukum dan HAM Haris Azhar tidak setuju adanya wacana judicial review untuk polemik UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang baru disahkan DPR RI bersama Pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Haris menilai, melalui jalur judicial review, para hakim Mahkamah Konstitusi justru akan memenangkan omnibus law. Ia pun meminta agar perdebatan tentang Omnibus Law dihentikan.
“Hentikan perdebatan soal omnibus law dan membawanya ke judicial review. Mayoritas (hakim) di MK akan memenangkan omnibus law,” kata Haris Azhar, dalam program talkshow Mata Najwa, Rabu (7/10) malam.
Direktur Eksekutif Lokataru ini justru menyemangati elemen masyarakat yang terdiri atas mahasiswa, buruh, kelompok ormas dan lainnya untuk giat menyuarakannya langsung ke jalanan.
“Teruslah bergerak di jalanan, masyarakat adat, buruh, anak muda yang terancam oleh UU ini. Baru tekananan-tekanan itu bisa dikondisikan di MK,” imbuhnya.
Ia pun meminta segelintir pihak tidak meminta massa menghentikan aksi demo lalu meminta mereka menempuh judicial review.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi mendorong adanya solusi komprehensif melalui…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro,…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing industri keramik nasional…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i memberi pesan khusus kepada para…