POLITIK

Pengamat: Presidential Threshold Nol Persen Sangat Mustahil

MONITOR, Jakarta – Diskursus Presidential Threshold (PT) atau ambang batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali mengemuka setelah Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun melempar wacana PT 0%. Bahkan Refly bersama Ekonom senior, Rizal Ramli, mengajukan juducial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) untuk menghapus PT tersebut.

Hal itu dikatakannya agar seluruh putra putri terbaik bangsa semisal Gatot Nurmantyo, Moeldoko, Anies Baswedan bahkan Ganjar Pranowo dapat mengikuti pemilihan presiden di 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahab menilai wacana 0% bagi Presidential Threshold sulit tercapai lantaran banyaknya kendala yang akan ditemui.

“Sulit bahkan mustahil (0%). Sebab sistem pemerintahan presidential butuh dukungan suara parlemen. Dengan begitu pemerintahan akan kuat,” kata Fadhli, Rabu (7/10).

Menurut Fadhli, sejak Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presidential Threshold sudah mengalami beberapa kali perubahan tetapi tidak sampai 0% bahkan semakin meningkat.

“Sejak Presiden dan Wakilnya dipilih langsung rakyat (2004) angka PT itu selalu berubah tertinggi Pemilu kemarin (2019), 20% persen perwakilan di parlemen, atau 25% suara sah nasional,” ujarnya.

Menurutnya, jika PT dihapus maka setiap orang bisa mencalonkan diri, partai politik bisa merekomendasikan siapa saja dan dipastikan akan memperpanjang proses pemilu.

“Kalau PT di hapus tentu akan memperpanjang tahapan pemilu. Karena dipastikan akan banyak yang mendaftar. Apakah itu dia serius atau hanya iseng, yang jelas itu harus diakomodir penyelenggara. Belum lagi masalah yang akan muncul di tingkat parlemen, tarik-menarik kepentingan akan lebih kencang dan lama. Padahal semangatnya saat ini adalah efisiensi dan penyederhanaan,” terangnya.

Oleh sebab itu, dia berpendapat harus ada jalan tengah yang diambil dan dipertimbangkan dengan jernih, tidak hanya demi kepentingan dan keuntungan semata.

“Tidak ada sistem yang sempurna. Harus realistis, yang logis itu ya mempertimbangkan jalan tengah. Di bawah 20% tetapi tidak juga menghapus PT,” pungkasnya.

Recent Posts

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

10 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

16 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

22 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

22 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

22 jam yang lalu