MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) akan menggencarkan lagi sosialisasi program Kartu Tani. Dengan sistem elektronik, tujuannya bisa meminimalkan penyimpangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementan masih mengacu data nomor induk kependudukan (NIK) untuk penerimaan pupuk bersubsidi.
“Data manual yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi berpotensi dimanipulasi. Bisa muncul data ganda melalui validasi manual. Jadi tidak tepat penyaluran pupuk subsidinya,” ujar Mentan SYL.
Mentan SYL menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi maupun manipulasi penerima pupuk. Apalagi, mengingat alokasi pupuk bersubsdi makin berkurang.
“Dengan adanya efisiensi alokasi pupuk bersubsidi, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya,” jelas Mentan SYL.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan alokasi dan harga pupuk subsidi.
“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui e-RDKK,” jelas Sarwo Edhy saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR via daring, Senin (5/10).
Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani.
“Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja,” tambahnya.
Petani yang akan membeli pupuk subsidi tinggal membawa kartu tani datang ke agen atau pengecer yang telah ditunjuk. Kemudian kartu tani digesek pada mesin EDC di kios untuk melakukan pembelian pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan.
Mengenai jenis pupuk subsidi yang dimaksud yakni Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15:15:15 atau 15:10:12 untuk 2021. Semua pupuk tersebut harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Pupuk bersubsidi memang bermacam jenisnya. Dan masing-masing memiliki manfaat tersendiri,” pungkas Sarwo Edhy.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta Kementerian pertanian (Kementan) dan Himpunan Bank Negara (Himbara) lebih gencar dalam mensosialisasikan kartu tani. Salah satu caranya dengan memasang banner di balai penyuluh desa atau balai desa agar petani mengetahui ada program kartu tani untuk menebus pupuk subsidi.
“Saya minta Dirjen (PSP) memasang banner Kartu Tani di kios-kios pupuk. Paling tidak dikasih tahu cara membuat, membeli dan menebus pupuk (dengan kartu tani),” ujarnya.
Selain itu, Sudin juga meminta Himbara untuk membuat brosur tentang kartu tani yang diletakkan di kantor cabang. Diharapkan dengan cara ini, petani akan mengetahui tata cara pengurusan dan penggunaan kartu tani.
“Saya minta tolong ke Himbara yang mengkoordinir bank-bank negara. Bantu juga bikin brosur di bank-bank cabang kecamatan. Dibuat satu rak khusus brosur ditulis khusus untuk petani. Paling nggak mereka bisa baca dan mengerti caranya,” tandasnya.
Arahan Ketua Komisi IV DPR ini disetujui Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy. Dia berjanji akan segera membuat materi sosialiasi dalam waktu dua minggu ke depan.
 akan menggencarkan lagi sosialisasi program Kartu Tani. Dengan sistem elektronik, tujuannya bisa meminimalkan penyimpangan.){kind=link}