Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (dok: net)
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya tegas menolak keberadaan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sekalipun kini sudah disahkan menjadi Undang-undang.
Hidayat mengingatkan bahwa global investor sudah khawatir dampak negatif dari RUU Omnibus Law tersebut. Dalam paparan itu, RUU ini dinilai merugikan ekonomi.
“World Bank juga sampaikan pada 29 Juli 2020, RUU tersebut berpotensi rugikan ekonomi,” terang Hidayat Nur Wahid, dalam keterangannya, Selasa (6/10).
Alasan tersebut, dikatakan Hidayat, sebagai salah satu pertimbangan yang menjadikan partainya menolak RUU Cipta Kerja di parlemen.
“Itulah alasan Fraksi PKS DPR RI dalam Rapur kemaren tolak tegas RUU Omnibuslaw itu. Selain karena perjuangkan aspirasi Muhammadiyah, NU, MUI, Serikat-serikat Pekerja,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin, 5 Oktober 2020 kemarin telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat persiapan nasional dalam rangka partisipasi Indonesia sebagai…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat Anugerah Penggerak Nusantara 2025 di bidang Harmoni…
MONITOR, Jakarta - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Seminar…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi warga Kaliabang, Bekasi,…