MONITOR, Jakarta – Isu kebangkitan komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru kembali dilontarkan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.
Bahkan belakangan, Gatot mengklaim dirinya dicopot Presiden Jokowi akibat memerintahkan seluruh prajurit TNI untuk menonton Film G30S/PKI.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, mengkritik langkah Gatot itu. Usman mengungkapkan bahwa Film G30S/PKI sudah mengalami revisi, bahkan oleh Jenderal TNI Angkatan Darat sendiri.
Hal itu disampaikan Usman saat menjadi pembicara diskusi daring tentang ‘Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?’ yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Hadir narasumber lainnya yakni Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto dan Peneliti Senior CSIS J. Kristiadi.
“Versi orde baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu kan ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie Jenderal Yunus Yosfiah, lalu ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie ketika itu juga oleh Juwono Sudarsono,” ungkapnya dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (29/9/2020).
“Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal,” ujar Usman melanjutkan.
Selanjutnya di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Usman mengatakan, ada pula usaha untuk melakukan semacam pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu.
Konsekuensinya, sempat pula dalam masa itu ada usulan mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang larangan Ajaran Marxisme, Komunisme dan Leninisme.
“Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi Akar Rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI,” katanya.
“Sayangnya Pak Amien Rais, Pak Yusril, menentang langkah Presiden Gus Dur yang melakukan rekonsiliasi tersebut,” ungkap Usman lagi.
Di era Presiden Megawati bahkan muncul sebuah Undang-Undang (UU) yang melarang orang-orang yang dianggap terlibat PKI tak boleh terlibat dalam Pemilu 2003. Namun, akhirnya UU itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.
“Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara. Jadi, meski mantan PKI dibolehkan untuk ikut pileg sebagai warga negara,” ujar Usman.
Lebih lanjut, Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Gatot bahwa salah satu indikasi adanya kebangkitan komunis adalah adanya oligarki. Menurut Usman, pandangan tersebut keliru, sebab oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis.
“Kalau kita sekarang mau bicara mana kebangkitan PKI, seperti yang disampaikan Presidium KAMI, dalam sebuah televisi mereka mengatakan tanda-tanda kebangkitan PKI adalah adanya oligarki. Menurut saya ini keliru fatal karena kajian ilmiah dari Benedict Anderson dan kawan-kawan, jelas bahwa musuh PKI itu oligarki,” katanya.
“Oligarki dimaksud adalah orang-orang yang menguasai kekayaan alam luar biasa, kekayaan materil luar biasa dan jumlah mereka sedikit dan hari ini merugikan kepentingan rakyat Indonesia yang banyak, termasuk masyarakat adat,” ungkap Usman melanjutkan.
