Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin
MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraup dana ratusan juta dari hasil sanksi denda selama pemberlakuan PSBB ketat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin, menyampaikan selama dua pekan diberlakukan PSBB ketat.
Terhitung sejak tanggal 14 September hingga 27 September 2020, jumlah sanksi denda yang terkumpul sebanyak Rp 257,9 juta.
Sanksi Denda tersebut didapat dari tiga bentuk pelanggaran yang terdiri dari perorangan terkait penggunaan masker, tempat kerja atau perkantoran, dan rumah makan.
Lebih lanjut Arifin merinci, dari pelanggaran perorangan terkait penggunaan masker, selama dua pekan sebanyak 21.285 orang yang ditindak. Dari jumlah tersebut 19.816 orang disanksi kerja sosial dan 1.469 dikenai sanksi denda.
“Dari denda yang disetorkan atau telah terbayarkan untuk denda masker mencapai Rp 233.725.000,” ujar Arifin di Balaikota Jakarta, Senin (28/9).
Arifin mengungkapkan, pelanggar penggunaan masker yang tertinggi berada di 4 kecamatan di empat kota administrasi Jakarta. 4 kecamatan tersebut meliputi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, kemudian Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kalau Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Arifin melanjutkan, sedangkan untuk sanksi denda perkantoran yang melanggar ketentuan PSBB, sebesar Rp 7 juta. Untuk sanksi denda yang diperoleh dari rumah makan yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, sebesar Rp 17,2 juta. “Sehingga total keseluruhan Rp 257.925.000,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Asosiasi Forum Antar Agama G20 (IF20) bersama Majelis Hukama Muslimin (MHM) akan mengadakan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif…
Oleh: Robi SugaraDosen Keamanan Internasional, Prodi HI, FISIP, UIN Jakarta Mei akan selalu menjadi bulan…
MONITOR, Jakarta - Adriansyah selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik…
MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…