JATENG-YOGYAKARTA

Wakil Ketua DPRD Tegal Mengaku Khilaf dan Minta Maaf

MONITOR, Tegal – Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, mengaku khilaf telah menyelenggarakan konser dangdut di tengah pandemi Covid-19.

Wasmad juga mengungkapkan bahwa ia telah meminta maaf kepada semua pihak atas kekhilafannya tersebut.

“Semua proses (hukum) sudah berjalan dan saya telah menyampaikan permohonan maaf,” ungkapnya saat dihubungi, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2020) malam.

Wasmad mengatakan bahwa ia akan terus mengikuti proses hukum terkait penyelenggaraan konser dangdut yang ia gelar saat merayakan hajatan khitanan pada Rabu (23/9/2020) itu.

“Saat ini proses (hukum) belum selesai. Jadi, nanti saya ikuti saja lah dan kooperatif saja,” katanya.

Wasmad menyampaikan bahwa dirinya telah diperiksa oleh polisi selama beberapa jam terkait klarifikasi pelaksanaan konser dangdut tersebut.

“Terus terang setelah ada hajatan, saya capek sekali. Namun, secara umum, saya sudah menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian saya, meski sebelumnya sudah dikoordinasikan,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno, mengungkapkan bahwa awalnya penyelenggara hajatan mengajukan izin hanya untuk penyelenggaraan organ tunggal saja.

Namun, menurut Joeharno, saat pihaknya berkunjung ke rumah penyelenggara hajatan, ternyata dibuat panggung konser dangdut sehingga pihaknya mencabut izin yang sudah diberikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo.

“Karena penyelenggaraan izin organ tunggal untuk memeriahkan pesta pernikahan, kami bisa memberikan izin meski harus mematuhi protokol kesehatan. Namun, kenyataannya izin tersebut disalahgunakan untuk penyelenggara pentas dangdut sehingga saya putuskan izin dicabut,” ungkapnya.

Kendati demikian, Joeharno menjelaskan bahwa meski izin sudah dicabut, namun pihak penyelenggara hajatan tetap ngotot menyelenggarakan konser dangdut tersebut.

“Dia (Wasmad) sudah ngomong, silakan izin dicabut tetapi hajatan tetap saya laksanakan, semua risiko saya yang menanggung, tanpa melibatkan TNI dan Polri,” katanya.

Recent Posts

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

1 jam yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

18 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

1 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

2 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu