POLITIK

Hasto: Mendapat Sanksi Peringatan Saja Sudah Aib

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya berkomitmen memastikan kader dan calon kepala daerah (cakada) yang diusungnya akan mentaati protokol Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020.

Sebab, menurut Hasto, sanksi peringatan saja sudah merupakan suatu hal yang tak diinginkan.

Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan usai membuka rapat koordinasi DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Untuk diketahui, pada tahapan pendaftaran Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak sekali cakada lintas partai yang diberi peringatan karena dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19. Akibat kejadian itu, KPU melakukan harmonisasi peraturan, dan itu pun dianggap tak terlalu kuat dalam upaya menegakkan disiplin. KPU bisa memperingatkan sebuah kegiatan politik di tahapan pilkada dan Bawaslu yang bisa membubarkannya.

Hasto mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut.

“Bagi PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib,” kata Hasto Kristiyanto.

Upaya konkret PDIP, Hasto menyebutkan, adalah membentuk Tim Penegak Disiplin yang disertai sanksi tegas bagi kader atau cakada PDIP yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

“Tim Penegak Disiplin mengusulkan sanksi pembebastugasan kepada DPC atau DPD sesuai tingkatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, tim penegak disiplin PDIP fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan. Sehingga diharapkan akan banyak cakada, tim sukses maupun kader, yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

“Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal,” katanya.

Untuk diketahui, tahapan penentuan nomor urut Pilkada Serentak 2020 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah masa kampanye yang akan dilaksanakan 26 September hingga 5 Desember 2020. Pada tahapan inilah banyak yang mewanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan Covid-19 benar-benar diwujudkan.

Recent Posts

Dissenting Opinion dari Tiga Hakim MK, DPR: Perlunya Perbaikan Kualitas Pemilu dan Pilkada

MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menyorti fakta adanya perbedaan pendapat (dissenting…

4 jam yang lalu

Halal Bihalal Dulur Cirebonan, Sejumlah Tokoh Kembali Suarakan Wacana Pembentukan Provinsi

MONITOR, Jakarta - Dulur Cirebonan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menggelar acara Silaturahmi dan Halal…

7 jam yang lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

MONITOR, Jakarta - Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin…

9 jam yang lalu

Fadli Zon: Petani Indonesia Harus Lebih Sejahtera di Tangan Pemimpin Baru

Monitor, Jakarta - Anggota DPR RI Fadli Zon berharap ke depannya pertanian di Indonesia bisa lebih…

9 jam yang lalu

Inisiatif PGN Optimalkan LNG Bantu Kebutuhan Energi Industri Hadapi Risiko Geopolitik

MONITOR, Jakarta - Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjalankan inisiatif…

11 jam yang lalu

Pertemuan Strategis Indonesia dan Selandia Baru Percepat Protokol Perdagangan Nanas dan Manggis dari Indonesia

MONITOR, Jakarta – Badan Karantina Indonesia dan Ministry for Primary Industries (MPI) Selandia Baru menggelar…

12 jam yang lalu