POLITIK

PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin Pilkada 2020

MONITOR, Jakarta – Demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada Serentak 2020, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan. 

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurusnya seperti Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun, Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini memantau acara tersebut secara virtual.

Hasto menjelaskan, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di setiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Menurut Hasto, seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan yang akan menjadi ketua timnya.

Selain ketua, lanjut Hasto, akan ada sejumlah deputi yang diisi oleh pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan. 

Secara khusus, Hasto menyebutkan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi, harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu, 15 hingga 30 menit sebelum acara dimulai, mereka akan mengecek lapangan.

Sehingga, Hasto mengungkapkan, sejak awal akan diketahui apakah masker sudah disiapkan, jarak antar peserta apakah sudah minimal dua meter atau belum dan ada tempat mencuci tangan atau tidak. Maka tim pecegahan akan mengingatkan hal itu.

Sementara tim penindak, lanjut Hasto, adalah tim yang bergerak jika ada kader partai yang sudah diingatkan namun tak mengindahkan.

“Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Sanksi hanya bisa kita berikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan,” ungkapnya. 

Hasto juga mengatakan bahwa tim itu juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan.

“Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya,” katanya.

Hasto menyampaikan, Tim Penegak Disiplin ini utamanya bertugas memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, yakni soal jaga jarak minimal dua meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.

“Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto lalu keluarkan surat peringatan 1, 2 dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi,” ujarnya.

Hasto menuturkan, tim itu juga nantinya akan memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah jadi pusat gotong royong untuk memproduksi masker. Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19.

Untuk sanksi bagi kader yang melanggar,  yang mendapat sanksi berat adalah jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai. Dan jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai. 

“Karena kader partai atas perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu. Ibu Ketua Umum juga terus mengingatkan komitmen gotong royong nasional tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran,” ungkap Hasto.

Sementara Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, mengatakan bahwa rapat koordinasi hari ini adalah sebagai konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi. Sebab kedisiplinan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, khususnya lagi di masa pandemi Covid-19. 

Komaruddin mengatakan, DPP PDIP memandang bahwa disiplin manusia itu atas dua hal. Pertama disiplin karena lingkungan dan kelahirannya, dan kedua disiplin karena diatur dalam organisasi. 

“Nah kita ini mau atur dalam organisasi supaya kita ini hidup berdisiplin. Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan,” katanya. 

“Dan kedisiplinan kita ini ditekankan lagi untuk menaati protokol Covid yang ditentukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 ini,” ujar Komarudin melanjutkan. 

Sekadar informasi, di acara itu, hadir 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggungjawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi dan 1.542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota.

Recent Posts

Kepulangan Jemaah Haji Capai Lebih dari 121 Ribu, Kemenhaj Ajak Jaga Nilai Haji Sepanjang Hayat

MONITOR, Jakarta - Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berjalan lancar. Hingga Jumat…

6 jam yang lalu

Dirut LPDB Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara (PKN)…

8 jam yang lalu

Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Jasa Marga Kembali Tembus Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan di kancah internasional dengan masuk…

9 jam yang lalu

Hadapi Kemarau 2026, Kementan Genjot Percepatan Semai, Olah Lahan dan Tanam Padi

MONITOR, Sukabumi - Kementerian Pertanian (Kementan) secara masif meluncurkan Gerakan Percepatan Semai, Olah Lahan, dan…

13 jam yang lalu

17 Jemaah Haji Jombang Mendapatkan Bantuan dari UEA

MONITOR, Jombang — Kementerian Haji dan Umrah terus mengawal fase kepulangan jemaah haji Indonesia hingga…

18 jam yang lalu

Puan: Pemulihan Pascagempa Sulteng Harus Berorientasi pada Pemulihan Kehidupan Warga

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas musibah gempa bumi besar…

19 jam yang lalu