MONITOR, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, mengaku tidak ingin masuk ke dalam pusaran polemik seputar penggantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau.
Kendati demikian, Irwan mengungkapkan bahwa pihaknya mempersilakan jika ada masyarakat Sumbar yang ingin memunculkan wacana tersebut ke permukaan.
“Kalau saya berkomentar, mendukung atau menolak, pasti jadi polemik. Saya tidak mau masuk dalam pusaran itu. Tapi kalau memang ada tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengapungkan wacana ini dan membahasnya, silakan saja,” ungkapnya kepada wartawan di Padang, Sumbar, Jumat (25/9/2020).
Irwan mengatakan bahwa masyarakat sah-sah saja mewacanakan perubahan nama provinsi. Namun, Irwan mengingatkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang barlaku, ada proses yang harus dilalui untuk mengubah nama provinsi.
“Nanti kalau masyarakat sepakat untuk mengubah dan memang dimungkinkan secara aturan, saya dukung. Tapi kalau nanti kesimpulannya tidak perlu diubah, tetap menggunakan nama Sumatera Barat, saya juga akan mendukung keinginan itu. Intinya keinginan masyarakat,” katanya.
Sebagai kepala daerah dan pejabat pemerintahan, Irwan menegaskan, tugasnya hanyalah bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Seperti diketahui, Politikus Partai Gerindra asal Sumbar Fadli Zon sebelumnya mengemukakan wacana perubahan nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau. Fadli menilai, nama Minangkabau lebih sesuai dengan sejarah dan kekhasan budaya provinsi tersebut.
Fadli pun mencontohkan nama provinsi lain seperti Aceh, Bali dan Papua yang berkaitan erat dengan keistimewaan sejarah, budaya dan identitas etnis masyarakatnya.
Menurut Fadli, wacana perubahan nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau sebenarnya sudah muncul sejak 1970-an silam. Sebelumnya, penggunaan nama Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) juga pernah menjadi polemik di Ranah Minang itu.
