Kapolres Mimika Sebut Tak Ada Pergeseran Pasukan ke Intan Jaya

MONITOR, Timika – Kapolres Mimika, AKBP IGG Era Adhinata, menegaskan bahwa tidak ada pengiriman pasukan dari Mimika ke Intan Jaya guna memperkuat pengamanan dari teror kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Tidak ada sama sekali pergeseran pasukan dari Timika. Saya pastikan hal itu tidak ada,” ungkapnya kepada wartawan di Timika, Mimika, Papua, Kamis (24/9/2020).

Era mengatakan bahwa anggota KKB yang sebelumnya sempat bercokol di wilayah Distrik Tembagapura kini sudah kembali ke daerah asal mereka, baik ke wilayah Intan Jaya maupun di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, dan Puncak Jaya.

“Kelompok dari Ilaga sudah bergeser dari Distrik Tembagapura. Tentunya mereka melewati wilayah Intan Jaya. Ada Kelompok Yambi pimpinan Lekagak Telenggen dan kelompok Militer Murib. Sementara kelompok Tembagapura yang bermarkas di Intan Jaya yang sebelumnya dipimpin Ayub Waker dan kini dipimpin Sabinus Waker sudah kembali ke Intan Jaya,” katanya.

Saat ini, menurut Era, kelompok yang diperkirakan masih berada di wilayah Distrik Tembagapura yaitu Kelompok Kali Kopi atau Kelompok Timika pimpinan Joni Botak.

Seperti diketahui, sebelumnya aksi kekerasan meningkat di wilayah Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, hingga membuat empat orang menjadi korban baik warga sipil maupun aparat TNI.

Pada Rabu (23/9/2020) siang kemarin, sempat terjadi kontak tembak antara aparat dengan KKB di wilayah itu, tepatnya di depan Kantor Bupati Intan Jaya dan Pasar Sugapa.

Dandim 1705 Paniai, Letkol Inf Benny Wahyudi, menyampaikan bahwa KKB sengaja melepas tembakan di tengah Sugapa untuk mengganggu keamanan warga setempat.

“Mereka (KKB) yang lebih dulu mengeluarkan tembakan, kami pun membalasnya. Dari aksi kontak senjata tersebut tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Sementara Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengungkapkan bahwa terdapat lima KKB yang sebelumnya berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, kini telah berada di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

“Mereka selalu menggunakan tameng hidup (masyarakat), sehingga kami agak kesulitan melakukan penegakan hukum,” ungkapnya.