PB MDHW Dukung Pemerintah Lanjutkan Pilkada 2020

MONITOR, Jakarta – Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) mendukung langkah pemerintah melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi memutuskan tidak akan menunda Pilkada 2020 meski muncul banyak masukan penundaan. Jokowi mengambil keputusan ini setelah mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk ormas-ormas besar. 

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak agar Pilkada 2020 ditunda karena situasi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. 

Kemudian, pada Selasa (22/9/2020) Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa setelah melalui rapat koordinasi dan pertimbangan mendalam, Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Pendapat Presiden ini sudah disalurkan oleh Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan berbagai pihak lainnya. 

Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) melalui Ketua Umumnya KH Musthofa Aqil Siroj, mengungkapkan bahwa keputusan presiden sudah melalui pertimbangan yang sangat mendalam dan matang karena ini merupakan sebuah proses berbangsa dan bernegara yang harus dilalui. 

Pilkada, menurut Kiai Musthofa, merupakan proses demokrasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi, pemilihan pemimpin merupakan amanat dari konstitusi dan juga kewajiban kita sebagai umat. 

“Sebagaimana sebuah hadis mengatakan ‘jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya’. Dalam berpergian atau safar aja Rosul menyuruh kita memilih pemimpin apalagi ini dalam sebuah wilayah atau daerah yang sudah waktunya memilih pemimpin,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (23/9/2020). 

Kiai Musthofa menyampaikan, hadits itu secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang pentingnya persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit atau kecil pun, Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

“Apalagi dalam sistem demokrasi di Indonesia, di mana pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat, waktunya juga, bahkan berapa kali memimpin juga sudah ditentukan UU. Jadi memilih pada waktu yang ditentukan itu juga sebuah kewajiban. Apalagi Pilkada 2020 ini sebenarnya sudah ditunda kan dari September ke Desember besok,” ujarnya. 

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri, Komisi II DPR RI beserta Penyelenggara Pemilu sudah sepakat untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020.

“Saya rasa para wakil rakyat di DPR yang diisi oleh tokoh dari berbagai kalangan ada dari NU, Muhammadiyah dan kelompok-kelompok strategis lainnya sudah mempertimbangkan dengan matang terkait potensi resiko apabila pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Oleh sebab itu, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu pastinya sudah menyusun berbagai langkah dan strategi supaya pilkada tetap sukses tanpa mengesampingkan keselamatan dan kemaslahatan,” kata Kiai Musthofa.

Kiai Musthofa juga mengajak supaya masyarakat bersama-sama mendukung dan mengawal semua keputusan dari pemerintah baik terkait protokol Covid-19 ataupun Pilkada. Menurut Kiai Musthofa, menjaga keselamatan jiwa merupakan inti dari agama, sebagaimana termaktub dalam maqasid syariah, tapi stabilitas kepemimpinan dan politik juga hal yang sangat penting untuk dijaga.

Kiai Musthofa menambahkan, jika pada waktu pemilihan yang sudah ditentukan oleh UU ada ujian, gangguan atau musibah maka pemerintah yang harus mengatur dan memutuskan pemilihan itu. 

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Indonesia dan seluruh negara di dunia banyak mengubah hal dan juga mengganggu jalannya sebuah perjalanan kehidupan manusia. 

“Saya percaya bangsa Indonesia mampu melewati ini semua. Untuk pilkada menurut saya harus tetap lanjut dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah, KPU, aparat keamanan, TNI-Polri harus bisa memastikan pilkada berjalan dengan baik,” ungkap Kiai Musthofa yang juga pengasuh Ponpes Kempek Cirebon itu.