MONITOR, Jakarta – Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia menyerukan pembangunan budaya damai dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah terjadinya pandemi Covid-19.
Rektor Unhan Indonesia, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Amarulla Octavian, mengungkapkan bahwa pilkada menjadi isu yang rentan karena munculnya konflik di masa lalu, baik di antara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan pemangku kepentingan.
“Terlebih pilkada kali ini terjadi di tengah pandemi Covid. Potensi itu terlebih terkait politisasi penanganan dampak Covid-19. Dampaknya seringkali lintas sektoral dan merugikan banyak pihak,” ungkapnya dalam webinar Hari Perdamaian Internasional #UnhanWorldPeaceDay yang digelar secara daring, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Webinar itu mengidentifikasi, menganalisa potensi konflik dan resolusi konflik pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pembicaranya adalah mahasiswa program doktor Unhan yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin dan Peneliti LIPI Adriana Elisabeth.
Lebih lanjut, Octavian menyatakan bahwa pihaknya berharap, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini, penyelenggara pemilu, pemerintah dan masyarakat, harus memahami betul batasannya secara menyeluruh sehingga pilkada bisa dilaksanakan dengan baik dan di saat yang sama tetap menjaga kesehatan bersama.
“Kita mencatat sejauh ini sudah ada 51 calon kepala daerah yang sudah mendapat sanksi teguran. Bahkan sudah disiapkan sanksi pembatalan calon jika melakukan pelanggaran lebih jauh,” ujarnya.
Di peringatan Hari Perdamaian Dunia tahun ini, Octavian mengatakan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah memunculkan tema ‘shaping peace together’. Tema ini berfokus pada pentingnya kerja bersama, bahu membahu, menciptakan perdamaian di tengah pandemi dan bersama menekan serta melawan penyebaran pandemi Covid-19. Sehingga, seluruh aktivitas dunia bisa dilaksanakan, termasuk pilkada.
“Di satu sisi kita ingin menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, yang sebenarnya mudah dilakukan dengan tinggal di rumah dan tak memilih. Tetapi jika kita tak memilih, bisa berdampak ke negara hingga kita sendiri. Disinilah arti pentingnya diskusi ini sehingga kita dapat memberikan usulan ke pemerintah,” katanya.
Octavian mengungkapkan bahwa salah satu usulan adalah pilkada elektronik yang sudah dilakukan oleh banyak negara. Seharusnya hal ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.
“Agar kita memaknai pentingnya #UnhanWorldPeaceDay, saya mengutip pernyataan Founder sekaligus Presiden Pertama kita Ir. Soekarno, dimana beliau berpesan ‘pemilu jangan menjadi pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan rakyat Indonesia’. Maka semoga kita dapat menciptakan perdamaian dan menciptakan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan Laksamana Muda (Laksda) TNI Siswo Hadi Sumantri, membacakan ikrar perdamaian dalam Hari Perdamaian Dunia.
“World Peace Day diperingati di suasana di tengah pandemi Covid sebagai bencana global yang merenggut jutaan nyawa. Covid menjadi musuh bersama masyarakat dunia. Kita perlu bersatu padu menghadapi pandemi. Sebarkan kasih sayang, perdamaian, solidaritas dan tolak diskriminasi dan kebencian,” ujarnya.
Sekprodi Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Unhan, Kolonel Laut Agus Adriyanto, mengatakan bahwa perdamaian adalah hak segala bangsa. Sebagai agen sosial, Agus pun mengajak kepada semua pihaknya untuk mulai membangun perdamaian yang dapat diawali dari lingkungan sosial masing-masing.
“Dari lingkungan keluarga, suku, agama, ras, bangsa, negara dan umat manusia. Dengan memperjuangkan perdamaian, akan menghasilkan senyum, tawa perdamaian, bagi anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat dan umat manusia,” katanya.
“Mari kita ciptakan perdamaian. Let’s shape peace together for a better world, for our children and for ourselves,” ungkap Agus melanjutkan.
Sebagai Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai deklarasi perdamaian yang disampaikan Unhan sangat relevan dan wajib disosialisasikan.
“Deklarasi itu mengungkapkan komitmen untuk membangun budaya damai, budaya anti kekerasan dan diskriminasi serta kesiapsediaan Indonesia untuk secara aktif melibatkan diri dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” ujarnya.
