BERITA

Tahun 2024, Semua Gedung KUA Ditargetkan Berdiri Kokoh

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan pada tahun 2024 seluruh gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sudah berdiri kokoh dan berwibawa. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, saat menghadiri kegiatan Bimtek Layanan Prima Penghulu Provinsi Banten, di Tangerang, Kamis (17/9).

“Saya targetkan empat tahun ke depan, gedung KUA kita sudah bagus semua,” ujarnya.

Amin menyebutkan, tahun ini pihaknya menganggarkan rehab gedung KUA sebanyak 1.700 gedung. Anggarannya, kata dia, diperoleh dari hasil optimalisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang yang tidak terserap akibat pandemi Covid-19.

“Anggaran hasil optimalisasi itu hampir Rp.400 miliar dan lebih dari setengahnya kita bawa ke KUA untuk rehab gedung. Untuk rehab berat Rp.200 juta dan rehab ringan Rp.100 juta,” ungkapnya.

“Sekarang sedang proses revisi di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan bisa sedikit memperbaiki kantor KUA kita,” ungkapnya lagi.

Guru besar yang sebelumnya memimpin Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag ini menambahkan, pihaknya juga tetap menganggarkan pembangunan gedung KUA melalui skema SBSN sebagaimana yang sudah berjalan sejak tahun 2015.

“Hanya masalahnya untuk bangun gedung dari SBSN ini tanahnya harus milik kita, sementara kebanyakan gedung KUA masih banyak berdiri di atas tanah Pemda dan tanah wakaf,” imbuhnya.

Karenanya, menurut Amin, pihaknya juga menganggarkan pembelian lahan pertapakan untuk pembangunan gedung baru KUA. “Jadi, gedung KUA yang sudah rusak tapi belum bisa dibangun gedung baru, maka kita siapkan anggaran rehab,” jelasnya lagi.

Dia menyebutkan, dari 5.945 jumlah KUA di Indonesia, sebanyak 1.089 di antaranya sudah gedung baru yang dibangun dari anggaran rupiah murni dan SBSN. Untuk 2021, lanjutnya, pembangunan gedung baru KUA ditargetkan sebanyak 135 unit melalui skema SBSN.

Amin menjelaskan, pembangunan gedung KUA yang layak dan berwibawa merupakan salah satu instrumen layanan prima. Jika gedungnya tidak bagus, kata dia, sulit memberikan layanan prima kepada masyarakat.

“Jadi kantornya dulu (yang diperbaiki). Kalau tidak diperbaiki maka KUA kita tidak berwibawa,” terang peraih gelar doktor filsafat dari Bonn University Germany ini. 

Mantan Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar ini menambahkan, setelah gedung KUA bagus, maka kapasitas orang-orang yang ada di dalamnya harus ditingkatkan, termasuk penghulu.

Menurut dia, di zaman kekinian, penghulu diharapkan tidak hanya mampu melakukan tugas pencatatan nikah, tapi juga harus mampu menjadi referensi atau rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan penyelesaian dinamika kehidupan keagamaan di sekitarnya. 

“Karena sesungguhnya penghulu itu juga tokoh masyarakat dan ulama di wilayahnya sehingga kehadirannya harus memenuhi ekspektasi masyarakat,” tutup Amin.

Recent Posts

Puan Pimpin Paripurna DPR, Bahas LHP LKPP 2025 Hingga Persetujuan Naturalisasi 2 Pesepakbola

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-22…

2 jam yang lalu

Menaker dan Seskab Teddy Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Naik Jadi 150 Ribu

MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan…

8 jam yang lalu

Muqaddimah Ibn Khaldun: Ketika Sejarah Tidak Lagi Sekadar Cerita Masa Lalu

Oleh: Adriansyah(Ketua Umum Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta) Di tengah banyaknya buku sejarah yang berisi…

9 jam yang lalu

Wamenhaj Kembali Salurkan Bantuan bagi Jemaah Haji yang terlilit utang

MONITOR, Aceh - Kepulangan dari Tanah Suci menjadi momen yang semakin bermakna bagi sejumlah jemaah haji…

9 jam yang lalu

DPR Perkuat Digitalisasi Pertanian Lewat Revisi UU Pangan Demi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkap saat ini DPR bersama Pemerintah…

1 hari yang lalu

Lima Peserta SPPI Meninggal Saat Latsarmil, PBHI Desak Presiden Hentikan Program dan Bentuk Tim Investigasi Independen

MONITOR, Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak Presiden menghentikan…

1 hari yang lalu