KKB Berulah Lagi, DPR: Perkuat Keamanan TNI/Polri dan Sipil Papua

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (dok: PKS)

MONITOR, Jakarta – Meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa, akibat tembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9/2020), menyisakan duka mendalam.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, turut berduka cita dan menyampaikan rasa prihatin. Menurutnya, peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan oleh KKB kepada anggota TNI/POLRI dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

“Pada tahun 2020 ini, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka. Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/POLRI,” kata Sukamta, Jumat (18/9).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah, agar ruang gerak kelompok separatis semakin sempit.

“Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI, hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Oleh sebab itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah. Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini,” imbuh Sukamta.

Oleh sebab itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua. Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.

“Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnisitas, ini bisa jadi sumbu konflik yang mudah meletus. Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua,” kata Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga ingatkan pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Menurutnya, langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional karena tidak berdasar dan lemah.