KEUANGAN

Sri Mulyani Ajak Kawal Tata Kelola Keuangan Negara

MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) 2019 menjadi UU P2 APBN 2019. Hal tersebut menjadi kabar gembira yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Kesepakatan ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, yang diselenggarakan pada Selasa, 15 September 2020 lalu.

Terkait hal ini, Sri Mulyani tentu merasa bahagia atas kerjasama mitranya di parlemen.

“Atas nama Pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan serta masukan konstruktif sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, belum lama ini.

Ia pun tak henti mengimbau seluruh aparatur negara untuk terus bersama-sama mengawal tata kelola keuangan negara.

“Ayo kita kawal terus tata kelola keuangaan negara yang akuntabel dan kredibel untuk sebaik-bajk kepentingan bangsa Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.

Recent Posts

Dosen UIN Jakarta: Relasi Kuasa yang Tak Sehat jadi Akar Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

MONITOR, Brebes - Dosen Sekolah Pascasarjana sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu…

58 menit yang lalu

Pengasuh Pesantren se-Kabupaten Brebes Deklarasikan Komitmen Anti Kekerasan Seksual

MONITOR, Brebes - Ratusan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan…

1 jam yang lalu

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

12 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

13 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

15 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

16 jam yang lalu