PEMERINTAHAN

Ma’ruf Amin Ungkap Penyebab Lambatnya Penanganan Covid-19

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma’ruf Amin, mengungkapkan bahwa tumpang tindih regulasi dan ego sektoral di instansi pemerintahan menjadi penghambat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan langsung Wapres Ma’ruf ketika berdiskusi secara virtual dengan pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jakarta, Selasa (15/9/2020).

“Masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemi, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Menurut Ma’ruf, pandemi Covid-19 seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Juga di masa pandemi Covid-29 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita,” ujarnya.

Ma’ruf mengatakan, dua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat. Menurut Ma’ruf, prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan.

“Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi, jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu,” katanya.

Selain ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan tersebut, Ma’ruf menyebutkan, persoalan data juga masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama. Ma’ruf mengungkapkan, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

“Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini,” ungkapnya.

Recent Posts

Menag: Rekomendasi BPK Menjadi Baseline Tindaklanjut

MONITOR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) program dan…

4 jam yang lalu

Telkom Dukung Pemerintah Pulihkan Lahan Kritis dan Pembangunan Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Data Kementerian Kemaritiman & Investasi tahun 2022 menyebut luas lahan kritis nasional…

6 jam yang lalu

PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol…

7 jam yang lalu

Komisi III Cek Persiapan Keamanan Jelang Berlangsungnya ‘World Water Forum’ ke-10 di Bali

MONITOR, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI melakukan pengecekan persiapan keamanan jelang…

7 jam yang lalu

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

MONITOR, Jakarta – Industri energi di Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan trilema energi, yakni…

9 jam yang lalu

Pemerintah Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa Wisata

MONITOR, Jakarta - Pemerintah mengakselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di destinasi wisata.…

9 jam yang lalu