POLITIK

Soal PSBB Jakarta, Hasto: Akarnya Adalah Penegakan Disiplin

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Hasto, sorotan itu terkait dengan komunikasi serta koordinasi, hingga masalah penegakan kedisiplinannya nanti.

“Jadi yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela Sekolah Partai Cakada PDIP Gelombang III yang digelar secara daring, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

“Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak,” ujar Hasto melanjutkan.

Hasto mengatakan, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin. Hasto menegaskan, PDIP bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB tersebut. Namun sebaiknya kepentingan rakyat secara keseluruhan yang harus didahulukan dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi. 

“Jadi jangan progresnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan,” katanya. 

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa yang namanya pandemi adalah bersifat global. Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

“Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan Covid ini. Khususnya, misalnya tidak bermaksud menyombongkan diri, kalau dari PDI Perjuangan, ada direction dari presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan dari Wapres KH Maruf Amin, dari para menteri. Itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan,” ungkapnya. 

“Nah di internal partai ada direction dari Ibu Megawati sebagai ketua umum partai yang juga senafas dengan kebijakan dari Bapak Presiden. Jadi ini persoalan disiplin total,” ujar Hasto melanjutkan. 

Bagi PDIP, Hasto menegaskan, penanganan pandemi di tiap wilayah juga menjadi tolak ukur bagaimana kepala daerah menjalankan tugas-tugasnya dalam mencegah penularan Covid-19 itu.

Recent Posts

Tokoh Muda Aceh: Jangan Biarkan UUPA jadi Kosmetik Elit Politik

MONITOR, Jakarta - Ada satu hal yang kerap terulang dalam sejarah politik Indonesia yaitu regulasi…

32 menit yang lalu

Menag Klaim Masjid, Rumah Besar Kemanusiaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Masjid Raya Al Bakrie di Bandar Lampung,…

1 jam yang lalu

Menperin Reformasi Kebijakan TKDN: Kini Lebih Murah, Mudah, Cepat, Transparan dan Akuntabel

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meresmikan kebijakan baru terkait Tingkat Komponen…

2 jam yang lalu

Menag Minta Penyuluh Lintas Agama Jadi Duta Perdamaian, Rawat Persaudaraan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta penyuluh lintas agama untuk menjadi duta perdamaian…

13 jam yang lalu

Kasum TNI Tegas Penertiban Hutan Bukan Serampangan, Semua Tahapan Terukur dan Terkoordinasi

MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon bersama Kepala Jaksa…

15 jam yang lalu

Komisi IX DPR Kawal RUU Transportasi, Pastikan Jaminan Perlindungan Ojol Sebagai Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menyambut baik percepatan pembahasan…

16 jam yang lalu