POLITIK

Soal PSBB Jakarta, Hasto: Akarnya Adalah Penegakan Disiplin

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Hasto, sorotan itu terkait dengan komunikasi serta koordinasi, hingga masalah penegakan kedisiplinannya nanti.

“Jadi yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela Sekolah Partai Cakada PDIP Gelombang III yang digelar secara daring, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

“Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak,” ujar Hasto melanjutkan.

Hasto mengatakan, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin. Hasto menegaskan, PDIP bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB tersebut. Namun sebaiknya kepentingan rakyat secara keseluruhan yang harus didahulukan dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi. 

“Jadi jangan progresnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan,” katanya. 

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa yang namanya pandemi adalah bersifat global. Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

“Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan Covid ini. Khususnya, misalnya tidak bermaksud menyombongkan diri, kalau dari PDI Perjuangan, ada direction dari presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan dari Wapres KH Maruf Amin, dari para menteri. Itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan,” ungkapnya. 

“Nah di internal partai ada direction dari Ibu Megawati sebagai ketua umum partai yang juga senafas dengan kebijakan dari Bapak Presiden. Jadi ini persoalan disiplin total,” ujar Hasto melanjutkan. 

Bagi PDIP, Hasto menegaskan, penanganan pandemi di tiap wilayah juga menjadi tolak ukur bagaimana kepala daerah menjalankan tugas-tugasnya dalam mencegah penularan Covid-19 itu.

Recent Posts

Kasus Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak Empat RS, Puan Minta Evaluasi Layanan Kesehatan di Wilayah 3T

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus seorang ibu hamil yang ditolak…

3 jam yang lalu

Menteri Maman Tegaskan Kualitas sebagai Kunci Daya Saing UMKM

MONITOR, Banten - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tantangan…

8 jam yang lalu

Puan Terima Laporan Komisi III DPR soal Hasil Fit and Proper Test Tujuh Calon Anggota KY

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima hasil laporan uji kelayakan dan kepatutan…

8 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta dorong Diplomasi Islam Indonesia untuk Keterbukaan Afganistan

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Khamami Zada menyatakan Indonesia harus…

10 jam yang lalu

Kasus Alvaro Situasi Darurat, Puan Tegaskan Negara Harus Ikut Tanggung Jawab

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa sekaligus keprihatinan mendalam atas kasus…

11 jam yang lalu

Soroti Danantara hingga Pertanian, Prof Rokhmin: Petani Harus Jadi Subjek bukan Objek!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan sejumlah catatan strategis…

12 jam yang lalu