Sekretaris Jenderal DPP PAN M. Eddy Soeparno (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyoroti status pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Senin, 14 September 2020 mendatang.
Eddy meminta agar kebijakan PSBB total ini tidak sebatas anjuran ‘merumahkan’ warga Jakarta saja. Lebih lanjut, Eddy meminta agar Pemprov DKI memastikan warganya agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“PSBB DKI babak dua jangan hanya “merumahkan” warga aja. Pemda DKI harus memastikan agar warga merubah perilakunya, yaitu patuh dan disiplin menjalakan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Selain pengawasan yang ketat, Eddy juga meminta agar Pemprov DKI memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi warganya yang melanggar aturan.
“Saya meminta kebijakan PSBB total kedua ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan penegakan hukum yang lebih tegas dari Pemprov DKI Jakarta,” sambung Anggota DPR RI ini.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong keterlibatan Anggota Dewan Kabupaten…
MONITOR, Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Kamaruddin Amin meminta Universitas Islam Negeri…
MONITOR, Jakarta - Banyak desa di Indonesia memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, namun seringkali…