Sekretaris Jenderal DPP PAN M. Eddy Soeparno (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyoroti status pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Senin, 14 September 2020 mendatang.
Eddy meminta agar kebijakan PSBB total ini tidak sebatas anjuran ‘merumahkan’ warga Jakarta saja. Lebih lanjut, Eddy meminta agar Pemprov DKI memastikan warganya agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“PSBB DKI babak dua jangan hanya “merumahkan” warga aja. Pemda DKI harus memastikan agar warga merubah perilakunya, yaitu patuh dan disiplin menjalakan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Selain pengawasan yang ketat, Eddy juga meminta agar Pemprov DKI memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi warganya yang melanggar aturan.
“Saya meminta kebijakan PSBB total kedua ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan penegakan hukum yang lebih tegas dari Pemprov DKI Jakarta,” sambung Anggota DPR RI ini.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan…
MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berduka atas syahidnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal 1447 Hijriah…
MONITOR, Jakarta — PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 pada 1…
MONITOR, Jakarta - Menyusul meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara tetangga Arab…
MONITOR, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (ABI) menyampaikan pernyataan sikap resmi atas peristiwa…