Sekretaris Jenderal DPP PAN M. Eddy Soeparno (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyoroti status pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Senin, 14 September 2020 mendatang.
Eddy meminta agar kebijakan PSBB total ini tidak sebatas anjuran ‘merumahkan’ warga Jakarta saja. Lebih lanjut, Eddy meminta agar Pemprov DKI memastikan warganya agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“PSBB DKI babak dua jangan hanya “merumahkan” warga aja. Pemda DKI harus memastikan agar warga merubah perilakunya, yaitu patuh dan disiplin menjalakan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Selain pengawasan yang ketat, Eddy juga meminta agar Pemprov DKI memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi warganya yang melanggar aturan.
“Saya meminta kebijakan PSBB total kedua ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan penegakan hukum yang lebih tegas dari Pemprov DKI Jakarta,” sambung Anggota DPR RI ini.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…
MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…
MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…
MONITOR, Bekasi - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan dukungan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…