Sekretaris Jenderal DPP PAN M. Eddy Soeparno (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyoroti status pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Senin, 14 September 2020 mendatang.
Eddy meminta agar kebijakan PSBB total ini tidak sebatas anjuran ‘merumahkan’ warga Jakarta saja. Lebih lanjut, Eddy meminta agar Pemprov DKI memastikan warganya agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“PSBB DKI babak dua jangan hanya “merumahkan” warga aja. Pemda DKI harus memastikan agar warga merubah perilakunya, yaitu patuh dan disiplin menjalakan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Selain pengawasan yang ketat, Eddy juga meminta agar Pemprov DKI memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi warganya yang melanggar aturan.
“Saya meminta kebijakan PSBB total kedua ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan penegakan hukum yang lebih tegas dari Pemprov DKI Jakarta,” sambung Anggota DPR RI ini.
MONITOR, Jakarta - Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) kembali mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) ke-3…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Jasa Raharja menegaskan komitmen sinergi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menanggapi serius persoalan…
MONITOR, Jakarta - Industri kecil dan menengah (IKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat kolaborasi lintas…
MONITOR, Jember - Sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di…