BUMN

Pertamina Maksimal Jalankan Tahapan Transisi Blok Rokan

MONITOR, Jakarta – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus bersiap mengambil alih operasional wilayah kerja (WK) Blok Rokan yang akan dimulai pada 9 Agustus 2021 mendatang.

Di masa transisi ini, PHR secara maksimal melakukan upaya-upaya agar operasional WK Rokan nantinya tetap berjalan baik, salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa.

Direktur PT PHR RP Yudantoro mengatakan, sampai saat ini PHR sedang melakukan pemetaan kontrak-kontrak yang ada di PT CPI dan rencana kerja PHR pasca transisi.

PHR juga tengah melakukan penentuan kebutuhan barang dan jasa dari seluruh entitas fungsi pengguna. Untuk mempercepat proses pengadaan nantinya, PHR pun telah mulai bertemu dengan para calon mitra kerja dan melakukan sosialisasi terkait proses dan prosedur pengadaan di PHR.

Sosialisasi ini dilakukan secara daring (online) pada Kamis (3/9/2020) kepada sekitar 150 calon mitra kerja yang merupakan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang pernah menangani sejumlah kebutuhan barang dan jasa di WK Rokan.

“Kami menyadari PHR tidak dapat bekerja sendiri untuk mengoptimalkan dan mengembangkan WK Rokan. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan para mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang kita butuhkan untuk keperluan dan kepentingan operasional WK Rokan,” kata Yudantoro.

Data Mitra Kerja dan Kontrak Terkait Blok Rokan Diperlukan untuk Percepatan Transisi

Terkait dengan data mitra kerja dan kontrak, Yudantoro mengatakan, dibantu oleh SKK Migas, PHR terus melakukan komunikasi intensif dengan PT CPI untuk percepatan transisi dokumen atau data dari kontrak mitra kerja yang dimiliki PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama periode 2017 – 2021, termasuk yang sudah habis masa waktu kontraknya namun masih diperlukan untuk operasional WK Rokan.

Dokumen kontrak ini diperlukan mengingat rencana pengadaan barang dan jasa untuk operasi rutin, akan berdasarkan pada mapping kontrak yang ada di WK Rokan saat ini. Sementara itu, untuk operasi non rutin dilakukan berdasarkan rencana kerja dan target produksi yang ditentukan oleh PHR.

“PHR akan segera menyiapkan pengadaan kontrak WK Rokan berbasis informasi dari operator eksisting, sehingga memungkinkan PHR menyiapkan lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang memadai,” kata Yudantoro.

Pengadaan barang dan jasa di PHR, tambah Yudantoro, akan dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan dengan melakukan efisiensi di semua bidang.

Koordinasi dengan mitra kerja yang akan menjadi mitra bisnis PHR dapat dilakukan melalui mekanisme Business to Business.

“PHR akan melakukan sinergi dengan Pertamina Group maupun BUMN untuk bidang-bidang terbatas, misalnya pengadaan helikopter dengan Pelita Air, pengadaan sebagian rig onshore dengan PDSI. Sehingga, kami juga tetap akan melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional lainnya dalam aktivitas operasi di WK Rokan,” pungkas Yudantoro.

Recent Posts

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

2 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

14 jam yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

20 jam yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

20 jam yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

21 jam yang lalu