PEMERINTAHAN

Soal Prokes Covid-19 di Pilkada, Presiden: Tak Ada Tawar Menawar

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar soal penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Pilkada Serentak 2020.

“Perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas ‘Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak’ di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Jokowi mengatakan bahwa cara untuk berhasil keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 adalah dengan berhasil menangani permasalahan-permasalahan kesehatan.

Saat ini, menurut Jokowi, cara terpenting untuk menangani masalah kesehatan adalah dengan disiplin menerapkan prokes tersebut. Oleh karena itu, prokes mutlak harus dilaksanakan di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggara pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar,” katanya.

Jokowi menegaskan hal itu karena melihat masih banyak bakal pasangan calon (paslon) yang melanggar prokes, misalnya saja menggelar konser saat deklarasi keikutsertaan dalam Pilkada. Hal itu, menurut Jokowi, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Jokowi meminta semua pihak, yaitu lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga penegak hukum, seluruh tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan prokes Covid-19.

“Seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jokowi juga menekankan kepada seluruh aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, serta juga aparat TNI-Polri untuk turut menjaga kualitas demokrasi bangsa, dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu paslon peserta pilkadq.

“Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang,” ungkapnya.

Recent Posts

AICIS+ 2026, Mahasiswa Universitas Islam Depok Bawa Perspektif Maqashid Syariah dan Bioetika dalam Perlindungan Lansia dan Disabilitas

MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…

1 hari yang lalu

UIN Jakarta Masuk THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Perkuat Rekognisi Internasional

MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…

1 hari yang lalu

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

2 hari yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

3 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

3 hari yang lalu