PEMERINTAHAN

Soal Prokes Covid-19 di Pilkada, Presiden: Tak Ada Tawar Menawar

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar soal penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Pilkada Serentak 2020.

“Perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas ‘Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak’ di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Jokowi mengatakan bahwa cara untuk berhasil keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 adalah dengan berhasil menangani permasalahan-permasalahan kesehatan.

Saat ini, menurut Jokowi, cara terpenting untuk menangani masalah kesehatan adalah dengan disiplin menerapkan prokes tersebut. Oleh karena itu, prokes mutlak harus dilaksanakan di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggara pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar,” katanya.

Jokowi menegaskan hal itu karena melihat masih banyak bakal pasangan calon (paslon) yang melanggar prokes, misalnya saja menggelar konser saat deklarasi keikutsertaan dalam Pilkada. Hal itu, menurut Jokowi, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Jokowi meminta semua pihak, yaitu lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga penegak hukum, seluruh tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan prokes Covid-19.

“Seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jokowi juga menekankan kepada seluruh aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, serta juga aparat TNI-Polri untuk turut menjaga kualitas demokrasi bangsa, dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu paslon peserta pilkadq.

“Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang,” ungkapnya.

Recent Posts

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

4 jam yang lalu

Kemenhaj Tindak Tegas Oknum KBIHU Nakal Demi Lindungi Jemaah

MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)…

7 jam yang lalu

Kementerian UMKM Hadirkan Bursa Wirausaha Unggulan, Wujudkan Target 10 Juta Wirausaha Baru

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan Bursa Wirausaha Unggulan sebagai…

7 jam yang lalu

Wamenaker: LKS Bipartit Sarana Penting dalam Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS)…

9 jam yang lalu

KOSMAK Laporkan Dugaan Rekening Rp170 Miliar Pejabat Minerba ke Kortas Tipikor

MONITOR, Jakarta - Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) melaporkan dugaan rekening bernilai lebih dari…

11 jam yang lalu

Mentan Amran Kawal Harga Telur Peternak, Model Sidrap Dinilai Layak Diterapkan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah perlindungan terhadap peternak ayam petelur menyusul…

12 jam yang lalu