MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperketat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi ini, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Mardani menilai, fase pendaftaran Pilkada 2020 memberi pelajaran penting tentang bagaimana mengadakan pesta demokrasi di tengah masa pandemi Covid-19.
Menurut Mardani, banyaknya pasangan calon (paslon) kepala daerah, tim sukses dan pendukung yang mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 harus menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu RI.
“Melihat hal tersebut, Komisi II DPR RI sepakat untuk memperketat pengawasan. Jika perlu, sanksi diberikan kepada paslon maupun partai pengusung jika tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada selanjutnya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Mardani pun mengaku setuju dengan sikap KPU dan Bawaslu RI yang akan memberikan berbagai tingkatan sanksi, seperti yang paling tinggi yakni digugurkan keikutsertaannya, kemudian sanksi ringan yakni jadwal kampanye yang dikurangi dan yang paling rendah adalah diberikan surat peringatan.
“Kami di Komisi II DPR RI juga akan segera memanggil KPU dan Bawaslu untuk duduk bersama Kemendagri agar mampu ‘memaksa’ penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020,” ujar Politikus PKS itu.
Mardani mengatakan, fenomena banyaknya kepala daerah maupun calon kepala daerah yang terpapar Covid-19 perlu menjadi perhatian. Menurut Mardani, hal itu menjadi bukti bahwa kepala daerah dan calon kepala daerah harus menjaga protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru.
“Jadikan pilkada sebagai bagian kampanye gaya hidup sehat dalam menghadapi Covid-19,” katanya.
Mardani pun mengaku yakin, jika koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Kemendagri berjalan dengan baik, maka penerapan protokol kesehatan akan menjadi kesadaran bersama.
“Dengan begitu, Insya Allah Pilkada Desember 2020 menjadi bukti kebesaran kita semua,” ungkapnya.
