MONITOR, Jakarta – Program kartu sembako yang diusulkan Kementerian Sosial bagi sebanyak 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai tidak efektif. Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Juliari Batubara, Kamis (3/9) lalu.
Nanang mengatakan, program ini dimunculkan disaat penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat terkendali.
“Memang di tahun 2020 Covid-19 ini tidak terarah, semua panik, tetapi 2021 mendatang kondisi sudah berbeda penanganannya, juga bisa lebih fokus lagi,” ucap Nanang.
Ia menilai saat ini kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Indonesia sudah cukup melonggar. Lokasi pelayanan rapid test banyak tersebar serta vaksin dan obat-obatan Covid-19 akan segera menyusul untuk disebarluaskan.
“Angka 18,5 juta yang diusulkan masih terlalu tinggi, Pak Menteri, karena saat ini PSBB sudah longgar, rapid test dimana-mana, vaksi dan obat juga akan segera menyusul. Lebih baik direvisi lagi angkanya, karena kita tidak mau 2021 itu anggarannya jadi percuma,” ujar Legislator dari Fraksi Demokrat ini memberikan saran.
Kendati demikian, Nanang mengapresiasi langkah Kemensos yang dinilai sudah bekerja keras membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi virus Covid-19.