Kemenparekraf-Kemendes Kolaborasi Kembangkan Desa Wisata Batu Cermin NTT

MONITOR, NTT – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) kolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan Desa Wisata Batu Cermin di NTT di masa adaptasi kebiasaan baru.

Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan saat Bimbingan Teknis di Desa Wisata Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (3/9/2020) menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga mengembangkan pariwisata khususnya desa wisata yang ada di Tanah Air, di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah pusat berkomitmen untuk menggali potensi desa wisata tidak hanya dari sisi keindahan alamnya, namun nilai-nilai budayanya karena terbukti diminati oleh wisatawan. Untuk itu, potensi tersebut akan dioptimalkan khususnya dari lini SDM-nya,” ujarnya.

Dalam Bimbingan Teknis tersebut hadir pula, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Dwi Rudi Hartoyo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat Agustinus Rinus, juga beberapa Pokdarwis di sekitar Batu Cermin.

Wawan juga menjelaskan, kolaborasi dengan Kemendes PDTT ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan potensi desa wisata baik atraksi, akses, dan amenitas. Terlebih lokasi Batu Cermin yang berada di wilayah destinasi super prioritas juga memiliki potensi dan keindahan yang luar biasa.

“Untuk itu, kita perlu membuat program pengembangan desa wisata secara optimal. Ke depan, kami berharap desa wisata ini bisa semakin optimal memberi manfaat ekonomi bagi masyarakatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Dwi Rudi Hartoyo mengatakan, percepatan pembangunan desa wisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah namun dibutuhkan semua stakeholder termasuk penggunaan dana desa.

“Saat ini penggunaan dana desa dikontrol langsung oleh Presiden melalui Sekretariat Negara yang dilakukan secara swakelola dengan sistem padat karya tunai agar menambah kesejahteraan masyarakat desa dan pertumbuhan perekonomian di desa,” katanya.

Ia juga mengatakan selain pembangunan desa, dana desa juga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Prioritas penggunaan dana desa itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

“Jadi selain membangun desa, dana desa juga bisa dianggarkan untuk peningkatan SDM atau pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat Agustinus Rinus mengatakan, masyarakat di Manggarai Barat tidak boleh hanya menjadi penonton atas percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo melainkan harus menjadi tuan rumah di tempat sendiri.

“Saat ini sebanyak 85 persen investor berperan mengatur pariwisata di Manggarai Barat, ke depan kita akan mengurangi dan memberi peran yang cukup bagi masyarakat, bukan sebagai subjek pembangunan pariwisata. Salah satunya pengelolaan Desa Wisata Batu Cermin yang sudah dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Agustinus juga mengatakan, Labuan Bajo hanya sebagian kecil wilayah di Kabupaten Manggarai Barat, sementara Batu Cermin juga hanya salah satu desa dari 169 desa dan kelurahan di wilayah itu. Sebanyak 70 persen wilayahnya adalah laut dengan 264 pulau.

“Saya berharap pengembangan sektor pariwisata dapat merata secara menyeluruh. Sehingga wisatawan yang datang ke Labuan Bajo bisa menikmati berbagai atraksi selain melihat Komodo di Taman Nasional Komodo,” ujarnya.