Anggota Komisi VI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas),/ dok: detak.co
MONITOR, Jakarta – Target bantuan presiden (Banpres) produktif atau bantuan tunai langsung (BLT) sebesar Rp2,4 juta untuk 9,1 juta pelaku UMKM yang harus selesai September 2020, terus mendapat sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), misalnya. Ia menilai bahwa bantuan pemerintah meleset jauh dari target yang ditentukan.
Setidaknya, dari 9,1 juta pelaku UMKM, dan disinyalir bantuan baru mencapai 4,5 juta berdasarkan pendataan by name by address UMKM.
“Kami berharap implementasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Rakyat tidak bisa menunggu terlalu lama. Banyak yang sudah bangkrut, susah cari makan. Tentu, pemberian bantuan ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).
Dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala BKPM untuk membahas RKA K/L 2021, Kamis (3/9). Ibas mengingatkan, investasi dan UMKM merupakan kunci penopang pemulihan ekonomi nasional.
Sehingga, imbuh dia, keberhasilan menunaikan target-target di tahun 2020 akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di tahun 2021 dan seterusnya.
“Jika pertumbuhan tahun 2020 bisa dijaga tetap positif, maka kita bisa hindari resesi, depresi, bahkan stagflasi tahun 2021,” tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
Tidak hanya itu, wakil ketua badan anggaran (Banggar) DPR ini juga mengingatkan agar pemerintah menjaga para investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia di tengah kondisi krisis multidimensi saat ini.
“Di tengah krisis multidimensi ini, apakah tidak sebaiknya BKPM memfokuskan investasi di dalam negeri, bukannya mendorong capital outflow?” sarannya.
MONITOR, Pandeglang - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur Pandeglang mengapresiasi Program Beasiswa Madrasah…
MONITOR, Tashkent - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Lumajang - Upaya mencegah judi online (judol) menyasar keluarga penerima manfaat terus diperkuat hingga…
MONITOR, Bandung - LPDB Koperasi terus memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan mitigasi risiko dalam…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola investasi dengan mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing…