Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dok: Tribunnews)
MONITOR, Jakarta – Perseteruan antara Polri dan prajurit TNI kerap tak terhindarkan. Salah satu penyebabnya, karena faktor kesenjangan kesejahteraan antara kedua institusi tersebut.
Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta agar Kementerian Pertahanan memperhatikan nasib prajurit TNI. Apalagi, TNI dikenal memiliki komitmen tinggi dalam hal mempertahankan kedaulatan negara.
“Di lapangan, komitmen TNI sangat luar biasa, tetapi yang kita dapati terkait kesejahteraan prajurit, mudah-mudahan sudah lebih baik. Tetapi sampai akhir tahun kemarin, uang lauk pauk, uang pesangon ketika meninggalkan tugas itu masih standar barang dan jasa sebelum reformasi. Saya kira mungkin sejak zaman pak Menhan masih jadi Danjen Kopassus standar harga barang dan jasanya masih dipakai di Kopassus hari ini,” ujar Sukamta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin dengan fenomena perseteruan personel TNI-Polri yang kerap dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan kesejahteraan. Dirinya berharap, kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan kesejahteraan Polri.
“Kalau saya coba cari tahu, mungkin salah satu yang sering dikeluhkan itu adalah adanya kecemburuan. Bukan kita ingin mengurangi yang sudah sejahtera. Tetapi, kita dorong terus, tapi kita berharap yang TNI mohon bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau disiplinkan bagaimanapun juga, ini sepanjang masih perasaan cemburu itu, tidak diselesaikan ini akan terus mudah dipicu,” jelas Sukamta.
MONITOR, Ciputat – Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 di Kota Tangerang Selatan dimaknai sebagai momentum…
MONITOR, Jakarta – Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi memasuki hari kelima operasional. Kementerian Haji dan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat struktur industri manufaktur nasional melalui…
MONITOR, Jakarta - Mantan Ketua Komisi I DPR RI periode 2010–2017, Mahfuz Sidik, memprediksi kawasan…
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan bahwa ijazah akademik tidak lagi menjadi satu-satunya penentu keberhasilan…
MONITOR, Kota Sabang - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri,…