Sabtu, 18 September, 2021

Soal Covid-19, Mardani: Pemerintah Pusat yang Bertanggungjawab Penuh

MONITOR, Jakarta – Politikus PKS, Mardani Ali Sera, menyebut bahwa yang bertanggungjawab penuh atas penanganan Covid-19 secara nasional adalah Pemerintah Pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Mardani saat menanggapi sorotan yang ditujukan terhadap kinerja Gubernur di Provinsi Jawa dan DKI Jakarta karena dianggap gagal dalam menekan lonjakan kasus baru Covid-19.

Mardani melalui akun Twitter resminya @mardanialisera, pun menyampaikan beberapa tanggapan atas hal tersebut. Pertama, sejak awal, Indonesia memang salah dalam menerapkan konsep.

Pasalnya, menurut Mardani, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diperpanjang berkali-kali terbukti tidak dapat 100 persen menekan kerumunan dan mencegah penularan.

- Advertisement -

“Klasternya bahkan menyebar tidak hanya di kerumunan temporer seperti pasar, tempat ibadah dan lain-lain. Juga sudah merambah ke perkantoran, perumahan, bahkan klaster libur panjang,” ungkapnya lewat cuitan di akun Twitter @mardanialisera.

Kemudian, Mardani menyebutkan, pendekatan institusi yang dilakukan Pemerintah Pusat juga keliru. Misalnya saja kebijakan membuat institusi baru seperti Gugus Tugas yang dinilai Mardani tidak akan optimal karena tidak memiliki jangkauan hingga level terbawah.

“Mestinya optimalkan kementerian yang ada, seperti Kemendagri dengan aparat desa dan kelurahan yang berjumlah lebih dari 250 ribuan, jika dihitung minimal tiga orang kader per desa,” ujarnya.

Lalu, Mardani mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga dapat menggerakkan infrastruktur kesehatannya hingga level puskesmas karena selama ini, penguatan di hulu tidak terlihat.

“Tanpa itu, kita bisa kedodoran. Hanya masker yang menjadi proteksi kita saat ini. Semua digerakkan untuk menyadarkan masyarakat karena Covid-19 ini tentang bagaimana kita mengorkestrasi masyarakat dan tatanannya,” katanya.

Terakhir, Mardani menyebutkan, terkait anggaran yang ‘terbatas’. Seharusnya, menurut Mardani, ada pengalokasian yang jelas ke Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat.

Dengan gabungan strategi yang tidak tepat dan institusi terbatas dan anggaran yang kurang sementara wilayah serta beban kerja yang dihadapi demikian besar, menurut Mardani, maka kondisi Covid-19 akan sulit dikontrol, diprediksi, bahkan ditangani.

“Semua ini bukan salah para Gubernur, karena sekuat apapun mereka dalam menjaga daerah, rembesan dari luar akan selalu ada. Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab penuh,” ungkapnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER