Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman (dok: Vivanews)
MONITOR, Jakarta – Keberadaan influencer atau aktor digital sangat mempengaruhi aktivitas produktif sosial, ekonomi dan politik terutama dalam membangun jaringan informasi. Hal ini diakui oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Ia mengatakan, dalam konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital akan selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga.
“Oleh karenanya dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik,” ujar Fadjroel Rachman, Senin (31/8) kemarin.
Lebih jauh ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Oleh karena itu, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital, termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi. Bahkan, Istana pun tak segan untuk melibatkan para influencer untuk mentransfer informasi melalui ruang digital.
“Para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan,” imbuh mantan Aktivis 98 ini.
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas bus shalawat yang beroperasi 24 jam untuk mengantar…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk meneladani laku spiritual…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus…
MONITOR, Tangerang - Forum Silaturahmi & Komunikasi Antar Masjid-Mushalla (FOSKAM) se-Tangerang Raya “menghadiahi” 1 unit…
MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…
MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…