Atasi Wabah, PKS Minta Pemerintah Jangan Cuma Andalkan Vaksin

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta

MONITOR, Jakarta – Kasus Covid-19 telah menembus jumlah rekor harian sebanyak 3.308 kasus per hari Sabtu, 29 Agustus 2020 lalu. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi kapasitas pengujian masih terbatas karena kendala SDM dan peralatan.

“Para ahli epidemiologi kesulitan memprediksi puncak dan akhir dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Ada yang menyebut jika penanganan Covid-19 masih lambat seperti saat ini, puncaknya baru akan terjadi pada awal semester 2021. Sementara kita lihat masyarakat karena tuntutan ekonomi sudah mulai beraktivitas seperti biasa, disiplin protokol kesehatan juga masih sulit ditegakkan. Kondisi ini mestinya disikapi dengan langkah-langkah yang lebih progresif oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jika kapasitas testing dan tracing masih rendah, bagaimana mungkin upaya penanganan bisa maksimal. Ini yang mestinya diprioritaskan oleh pemerintah,” ujar Sukamta dalam keterangan resminya, Senin (31/8).

Menurut Sukamta, upaya pemerintah untuk membuat vaksin dengan bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Cina dan Korea Selatan merupakan langkah yang perlu, tetapi jangan sampai hal itu seakan-akan menjadi jurus pamungkas.

“Saya kira membangun optimisme publik dengan siap produksi vaksin sah-sah saja, tetapi pemerintah jangan hanya andalkan vaksin. Karena isu kesiapan vaksin yang gencar disampaikan pemerintah sebagaimana dahulu adanya wacana pelonggaran PSBB dan New Normal bisa berimbas membuat masyarakat berperilaku lebih longgar. Jika masyarakat merespon seperti itu, hal ini akan semakin menyulitkan dalam mengendalikan penyebaran virus,” ucap Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini mengatakan, saat ini prioritas pemerintah didalam menangani Covid-19 hanya 2 hal. Pertama, pemerintah sesegera mungkin untuk memperbesar kapasitas didalam melakukan Testing dan Tracing, dengan menambah jumlah pengujian. WHO sebutkan mestinya dengan jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, setidaknya bisa dilakukan 50 ribu pengujian setiap hari. Kedua, masyarakat secara luas disiplin jalankan protokol kesehatan.

“Dua hal itu sekarang prioritas dan fokusnya. Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain. Pemerintah juga bisa meniru model pool test yang dilakukan Pemda Sumatera Barat di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang terbukti mampu meningkatkan jumlah tes secara masif. Kalau soal anggaran mestinya tidak ada kendala, karena dilaporkan baru terserap Rp 7,36 triliun atau baru mencapai 13,98% dari pagu yang sebesar Rp 87,55 triliun hingga Senin pekan lalu,” imbuhnya.

Lebih lanjut dalam soal kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan, Sukamta meminta pemerintah tidak hanya berlaku normatif dan formalitas dalam membuat seruan. Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus diikuti dengan langkah nyata dalam melakukan sosialisasi.

“Mestinya pemerintah dan pemda dahulukan sosialasi secara masif. Pemerintah dan pemda dengan anggaran yang ada juga bisa sediakan masker dalam jumlah cukup secara berkala ke masyarakat. Aparat pemerintah juga harus bisa menjadi teladan dalam menjalan disiplin protokol kesehatan. Saya yakin dengan keseriusan untuk mensosialisasikan, masyarakat akan semakin disiplin,” tandas Sukamta.