MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) tak menampik jika saat ini terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal itu terjadi.
Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy menjelaskan, pada tahun ini alokasi pupuk bersubsidi untuk petani mengalami penurunan cukup drastis dibanding tahun lalu.
“Alokasi pupuk bersubsidi tahun ini turun sebesar 1 juta ton dibanding tahun 2019. Sehingga di beberapa wilayah pupuk bersubsidi ini statusnya boleh dibilang kritis,” kata Sarwo Edhy pada acara Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, Jumat 28 Agustus 2020.
Kendati begitu, Sarwo Edhy menegaskan jika Kementan tetap berkomitmen terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
“Kami sudah meminta melalui surat yang kami kiriman kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan alokasi tambahan pupuk bersubsidi. Dan Alhamdulillah berdasarkan rapat terbatas dengan Bapak Wapres ada tambahan alokasi pupuk bersubidi senilai Rp3,14 triliun dengan volume lebih kurang 1,2 juta ton,” papar Sarwo Edhy.
Nantinya, ia melanjutkan, pupuk bersubsidi itu akan ditebus oleh petani menggunakan kartu tani. Hal itu sejalan dengan rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mewajibkan penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan secara tertutup melalui kartu tani.
“Kemudian LHPPPK juga menyarankan agar penebusan pupuk menggunakan kartu tani,” papar dia.
Rapat yang diselenggarkan di Hotel Aston Cirebon itu dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Semalam Pak Mentan menyempatkan diri hadir di pertemuan ini. Kami mengumpulkan distributor di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk memulai menggunakan kartu tani sebagai bentuk penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup,” urainya.
Sarwo Edhy menjelaskan keuntungan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup menggunakan kartu tani. Tujuannya agar distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan itu betul-betul sampai kepada petani.
“Sehingga tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang akan menghambat. Tidak masalah. Semuanya bertahap. Mudah-mudahan melalui kartu tani ini penyaluran pupuk akan lebih tertib dan tepat sasaran. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban akan lebih efisien langsung by system,” ujarnya.
Untuk teknisnya, Sarwo Edhy menyebut nantinya distributor memiliki tanggung jawab untuk memberi penjelasan kepada kios pengecer mengenai penggunaan kartu tani ini dalam penebusan secara tertutup pupuk bersubsidi.
“Kios pengecer mengumpulkan para petani untuk memberikan pengarahan tata cara penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup. Jadi bertahap. Misalnya ada satu kios yang baru lima orang petani, tidak apa-apa yang penting diinformasikan secara terus menerus. Kita tidak boleh pesimis, harus optimis,” katanya.
Sementara untuk mengatasi kelangkaan pupuk pada bulan ini, Sarwo Edhy mengaku telah mengistruksikan untuk menutup kekurangan dengan mengambil kebutuhan pupuk yang dialokasikan di bulan berikutnya.
“Untuk kelangkaan pupuk bersubsidi di bulan Agustus memang kuotanya sudah habis. Itu caranya bisa menarik alokasi pupuk di bulan September dan Oktober ke Agustus. Nanti di bulan September dan Oktober akan diganti dari penambahan kuota 1,2 juta ton yang telah disetujui. Jadi tidak ada yang sulit dalam pola penyaluran pupuk bersubsidi ini,” paparnya.
 tak menampik jika saat ini terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal itu terjadi.){kind=link}