HUKUM

Soal Gugatan RCTI, PSI Protes Jika Platform Medsos Diatur Negara

MONITOR, Jakarta – RCTI dan iNews saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, kedua lembaga penyiaran ini mengajukan upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait live di facebook, YouTube, Instagram, dan platform media sosial lainnya.

Gugatan tersebut pun menuai polemik. Publik berspekulasi jika gugatan tersebut dikabulkan MK, maka akan menyebabkan masyarakat tidak bisa siaran secara live lagi di media sosial.

Menyikapi gugatan ini, Politisi PSI Tsamara Amany Alatas pun angkat bicara. Ia mengatakan semua platform media sosial merupakan hak masing-masing setiap individu, termasuk dalam memfilter konten media.

“Platform Youtube dan IG milik masing-masing orang. Hak masing-masing orang itu juga mau menggunakan platformnya untuk apa. Yang berhak memfilter? Publik sendiri,” ujar Tsamara dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Ia mengingatkan bahwa Negara tidak berhak mengatur semua urusan warga negaranya.

“Tidak segala hal harus diregulasi dan diatur oleh negara,” imbuhnya.

Recent Posts

DPR Setujui Usulan Anggaran Tambahan Kementerian Agama

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian…

53 menit yang lalu

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

9 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

11 jam yang lalu

Saksi Anak Diduga Diintimidasi di Peradilan Kasus Oknum Polisi Tembak Siswa, DPR: Sejak Awal Sarat Kejanggalan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…

13 jam yang lalu

Bupati Bondowoso Buka Festival Muharram 1447 H dan Luncurkan ‘Bondowoso Berkah’

MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…

13 jam yang lalu

DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Dilaksanakan Sejelas-jelasnya

MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…

14 jam yang lalu