POLITIK

KAMI Enggan Ladeni Reaksi yang Tak Substantif

MONITOR, Jakarta – Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan meladeni sikap yang tidak substantif atas sikap yang telah dideklarasikan.

“Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi ‘buzzer’ bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Din mengatakan, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, Din pun mempertanyakan jika yang mereka sampaikan tidak ditanggapi secara isi atau substansinya, melainkan berkelit menyerang secara pribadi dan cenderung mengalihkan opini.

Setidaknya, menurut Din, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.

Pertama, Din menyebutkan, soal oligarki politik yang membuat keputusan partai politik ditentukan segelintir atau bahkan satu orang saja dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan.

Kedua, lanjut Din, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin. “Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu,” ujarnya.

Din mengatakan bahwa KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. “KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya KAMI mendeklarasikan diri dan mengklaim bahwa setidaknya ada 150 tokoh yang sudah bergabung. Di antara 150 tokoh itu ada puteri Presiden RI Pertama Bung Karno yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Recent Posts

Kemenag Gencarkan Pelestarian Lingkungan lewat Masjid, KUA serta Wakaf Hutan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat peran institusi keagamaan dalam upaya pelestarian lingkungan.…

1 jam yang lalu

Analis Intelijen: Pembunuhan Pendulang Emas oleh OPM Bentuk Pelanggaran HAM

MONITOR, Jakarta - Menanggapi kabar pembunuhan sejumlah warga sipil berprofesi sebagai pendulang emas di wilayah…

3 jam yang lalu

203.088 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Tahap II Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H akan berakhir…

3 jam yang lalu

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, PP PERSIS: Situasi Dilematis!

MONITOR, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) turut merespon rencana Presiden Republik Indonesia,…

4 jam yang lalu

Pangkoopsud II Sambut Kehadiran Panglima TNI dan Kasad di Lanud Iswahjudi

MONITOR, Madiun - Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoopsud II) Marsda TNI Deni Hasoloan S.,…

7 jam yang lalu

Permenperin 13 Tahun 2025 Diterbitkan, Industri Wajib Lapor Data Secara Berkala

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025…

14 jam yang lalu