POLITIK

Demokrat Yakin BLT Bisa Jaga Konsumsi Rumah Tangga Rakyat

MONITOR, Jakarta – Kebijakan pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif bagi masyarakat terdampak pandemi, seperti bantuan lansung tunai (BLT) bagi pekerja swasta yang memiliki pendapatan dibawah Rp5 juta, menuai apresiasi dari banyak kalangan.

Meski demikian, banyak masukan yang diberikan terhadap kebijakan insentif. Politikus Demokrat Ossy Dermawan mengatakan kebijaka BLT ini harus tepat guna dan tepat sasaran.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini mengatakan, apabila kebijakan BLT tepat sasaran maka dapat dimaksimalkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga masyarakat.

“Kami yakin jika kebijakan BLT dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran, maka akan dapat menjaga konsumsi rumah tangga rakyat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ossy Dermawan dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Diketahui, sebelumnya BLT dianggap sukses pada tahun 2005 tepat setelah SBY dilantik menjadi presiden, lalu diwujudkan kembali pada tahun 2009 di saat musim pemilihan presiden, dan kini kebijakan ini dipakai pemerintahan Jokowi.

Recent Posts

Wamenag Pastikan Santri Mendapat Akses Program MBG Tanpa Terkecuali

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memastikan komitmen Kementerian Agama agar seluruh…

43 menit yang lalu

Menuju Indonesia Emas 2045, Prof Rokhmin: Pers Harus Berani Kawal Isu Strategis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa demokrasi tak…

2 jam yang lalu

TNI Kolaborasi Tangkap Dua Kapal Pembawa Pasir Timah Ilegal

MONITOR, Jakarta - TNI kembali menunjukkan kemampuan operasi bersama yang solid, profesional, dan terintegrasi melalui…

5 jam yang lalu

Jasa Marga Gelar Temu Pelanggan di Kota Medan Wujudkan Komitmen Melayani Sepenuh Hati bagi Pengguna Jalan Tol

MONITOR, Medan - Dalam rangka mewujudkan pelayanan sepenuh hati bagi pengguna Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa…

13 jam yang lalu

Gandeng PTKIN, Kemenag Terus Matangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Tulungagung - Upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren memasuki tahap strategis…

17 jam yang lalu

UU KUHAP Baru Atur Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti, DPR Tekankan Soal Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menegaskan bahwa penambahan aturan 'pengamatan…

17 jam yang lalu