POLITIK

Soal Bobby, Megawati: Rekomendasi Itu Otorisasi Saya

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan adalah keputusan partai dimana dirinya memiliki hak prerogatif sebagai Ketua Umum.

Megawati mengungkapkan, dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai. Termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final. Sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.

“Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh Kongres Partai, semua mesti tahu itu. Kongres Partai lah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau-maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui,” ungkapnya dalam pidato di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II yang digelar secara daring, Jakarta, Rabu (26/8/2020). 

“Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana? Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair,” ujar Megawati melanjutkan. 

“Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di kongres partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai,” kata Megawati lagi.

Yang dimaksudnya tentu saja Akhyar Nasution, petahana Wali Kota Medan yang dulunya merupakan kader PDIP. Namun belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di Pilwalkot Medan dengan dibantu oleh PKS. 

“Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya) sebagai ketum, enggak bisa. Karena itu (rekomendasi cakada) adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu,” ungkap Presiden RI Kelima itu. 

Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang. Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang. Namun, hal itu tak pernah dilakukannya. 

“Kalian bayar enggak untuk rekom saya?,” ujar Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta. 

“Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya,” kata Megawati menambahkan.

Recent Posts

Panen Ikan dan Jagung di Lampung Selatan, Prof Rokhmin: Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Desa

MONITOR, Lampung Selatan - Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari…

9 jam yang lalu

Gelar Pelatihan Vokasi Batch 2, Kemnaker Buka Pendaftaran untuk 24 Kejuruan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya…

10 jam yang lalu

KemenUMKM Perkuat Ekosistem Digital dan Kemitraan untuk Perluas Akses Pasar

MONITOR, Denpasar — Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital…

19 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Layanan Jemaah di Jamarat pada Fase Mina

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah memastikan layanan jemaah haji Indonesia pada fase Mina, khususnya…

19 jam yang lalu

Bantuan Sapi Kurban Presiden Dinilai Lebih Tepat Diposisikan sebagai Program Sosial Negara

MONITOR, Jakarta — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, menilai bantuan…

1 hari yang lalu

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di…

1 hari yang lalu