MONITOR, Jakarta – Miliaran dana untuk membayar jasa para influencer menimbulkan spekulasi publik, terutama soal transparansi anggaran yang digunakan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun tak luput mengomentari kebijakan ini.
Ia mempertanyakan manfaat dari alokasi dana bagi influencer yang jumlahnya miliaran itu. Bahkan Mardani menyinggung maksud dibalik kebijakan tersebut apakah hanya bagian dari pencitraan pemerintah. Apalagi, ia mengatakan dana tersebut sudah teralokasi sejak tahun 2014 lalu.
“Akhir-akhir ini ramai temuan mengenai anggaran influencer yang mencapai 90an miliar sejak 2014. Apakah ini bagian dari pencitraan yang sedang pemerintah lakukan? Atau bentuk ketidak yakinan pemerintah atas kebijakannya? Kinerja pemerintah biar lah masyarakat sendiri yang menilai,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Anggota Komisi II DPR ini menekankan perlu adanya transparansi dalam penggunaan dana tersebut, mengingat transparansi para influencer di Indonesia sangatlah minim. Mardani mengingatkan bahwa publik perlu tahu mana publikasi yang bersifat pribadi dan mana yang sesuai permintaan pemerintah.
“Uang masyarakat harus jelas pertanggungjawabannya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mardani pun menyarankan sebaiknya dana jasa influencer tersebut dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pandemi, misalnya dalam sektor kesehatan.
“Saat ini kita berkejaran dengan waktu. Sebaiknya dana tersebut dialihkan untuk mengatasi pandemi (kesehatan) serta keperluan riset vaksin karena mendesak untuk dilakukan. Mengingat krisis pandemi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus,” pungkasnya memberikan saran.
