MONITOR, Jakarta – Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, baru mencapai 8,93%. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1%. Dengan indeks inklusi yang masih rendah ini, Ma’ruf meyakini dapat memberikan peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis teknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Ma’ruf menekankan, dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan usaha-usaha Syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital.
“Pemerintah mengapresiasi Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Mitra Layanan Syariah LinkAja dengan mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membangun dan memperkuat ekosistem digital syariah di Indonesia,” kata Ma’ruf Amin, Selasa (25/8).
Ketua Umum MUI nonaktif ini pun berharap, keberadaan layanan Syariah LinkAja mampu memberikan inovasi dan terobosan digital yang lebih luas guna mendukung industri halal.
“Saya harapkan layanan Syariah LinkAja dapat menghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal. Di tengah pandemi saat ini, Layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik,” imbuhnya.
