DPR Minta Pemerintah Tak Asal Gunakan Influencer

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak asal atau sembarangan menggunakan artis dan influencer demi kepentingan politik tertentu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, saat menanggapi pemberitaaan media terkait adanya sejumlah artis dan influencer yang dikontrak untuk mendukung atau mempromosikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) melalui video #IndonesiaButuhKerja pada akun media sosial Instagram masing-masing.

Sukamta mengungkapkan bahwa sangat disayangkan jika para artis dan influencer tersebut digunakan untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang dianggap kontroversi atau bermasalah oleh masyarakat.

Menurut Sukamta, penggunaan artis dan influencer untuk mempromokan produk memang jadi salah satu model marketing yang sukses.

“Saya kira dengan menggunakan influencer bisa efektif untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19, digunakan untuk sosialisasi disiplin protokol kesehatan. Tetapi jika hal ini digunakan sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis. Saya harap pemerintah jangan asal gunakan influencer,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Lebih lanjut, Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu memberikan apresiasi positif kepada sejumlah artis yang telah melakukan klarifikasi dengan menyampaikan permohonan maaf dan juga mengembalikan uang yang mereka dapat terkait unggahan #indonesiabutuhkerja tersebut.

“Mendengar mereka mengatakan tidak tahu menahu jika unggahan dengan biaya Rp10 juta per posting-an ternyata bernuansa politik, menunjukkan kegiatan ini tidak transparan padahal menggunakan anggaran yang besar. Ini yang kita khawatirkan sejak awal ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahan buzzer bayaran atau sering disebut sebagai buzzerRp yang kadang membuat keonaran di media sosial untuk tujuan politik,” ujar Sukamta.

Sukamta berharap, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk influencer.

“Fokus kita saat ini mengatasi pandemi, para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat,” katanya.