POLITIK

Anis Matta Desak Pemerintah Buat Kebijakan Tepat Dalam Menangani Covid-19

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat, sehingga memberikan rasa aman ke masyarakat.

“Orang sampai pada tingkat frustasi. Kita lockdown mulai pada bulan Maret. Orang frustasi. Ada efek spasial, efek luar. Kalau rumah Anda misalnya kecil, Anda berada terus di situ kebayang tidak,” kata Anis Matta melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8).

Ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan saat ini, menurut dia dipertanyakan, karena grafik laju penyebaran virus corona (Covid-19) yang tak kunjung mereda.

Apalagi terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 setelah pemerintah mengumumkan penerapan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Melihat kasus tersebut ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat semakin kurang patuh akan protokol kesehatan sehingga membuat kasus positif baru terus melonjak.

Satu diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang kurang percaya bahwa Covid-19 itu membahayakan jiwa. Bahkan tak sedikit masyarakat yang beranggapan jika virus Corona tidak benar-benar ada.

Terkait hal ini, Anis Matta menilai diperlukan kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat. Sehingga pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari maupun ekonominya berjalan aman.

Artinya, kebijakan yang diberikan jangan memberikan pilihan seperti buah simalakama (serba salah), karena ujungnya sama-sama mati. Supaya pemerintah tidak salah, ia menilai diperlukan klaster scientist untuk menemukan solusi.

Anis Matta menilai masyarakat telah sampai pada tingkat frustasi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hal itu disebabkan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana masyarakat diharuskan berkegiatan dari rumah.

“Misalnya dalam biaya listrik naik, atau penggunaan data internet naik. Makanya saya bilang, orang sampai tingkat frustasi karena orang tidak dikasih peta jalan,” ucapnya.

“Harus ada cara untuk menemukannya, jangan mempertentangkan antara pergerakan publik dengan protokol kesehatan, kita mesti mencari jalan tengah. Itu tugas klaster tadi. Karena kalau harus memilih, tidak ada jalan yang bagus,” pungkasnya.

Recent Posts

Dirut Jasa Marga: Arus Lalu Lintas Meninggalkan Jabotabek Libur Tahun Baru 2026 Tercatat 311 Ribu Kendaraan

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa arus lalu lintas…

4 jam yang lalu

Kemenimipas Komitmen Berantas Peredaran Narkoba Tanpa Pandang Bulu

MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di…

5 jam yang lalu

Indeks Kerukunan Beragama 2025 Tertinggi dalam 11 Tahun Terakhir

MONITOR, Jakarta - Kerukunan Umat Beragama sepanjang 2025 berjalan baik. Hal ini setidaknya bisa dilihat…

6 jam yang lalu

KKP Berlakukan Moratorium Sementara Izin Kapal Penangkap Ikan di Muara Angke

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap…

8 jam yang lalu

Tutup Tahun 2025, Barantin Fasilitasi Ekspor 10 Kontainer Santan Beku ke Tiongkok

MONITOR, Bintan - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan…

8 jam yang lalu

Quran Kemenag Android Capai Satu Juta Pengguna di Indonesia

MONITOR, Jakarta - Aplikasi Quran Kemenag versi Android menutup tahun ini dengan sebuah capaian. Hingga…

12 jam yang lalu