Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta (Foto: Istimewa)
MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat, sehingga memberikan rasa aman ke masyarakat.
“Orang sampai pada tingkat frustasi. Kita lockdown mulai pada bulan Maret. Orang frustasi. Ada efek spasial, efek luar. Kalau rumah Anda misalnya kecil, Anda berada terus di situ kebayang tidak,” kata Anis Matta melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8).
Ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan saat ini, menurut dia dipertanyakan, karena grafik laju penyebaran virus corona (Covid-19) yang tak kunjung mereda.
Apalagi terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 setelah pemerintah mengumumkan penerapan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Melihat kasus tersebut ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat semakin kurang patuh akan protokol kesehatan sehingga membuat kasus positif baru terus melonjak.
Satu diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang kurang percaya bahwa Covid-19 itu membahayakan jiwa. Bahkan tak sedikit masyarakat yang beranggapan jika virus Corona tidak benar-benar ada.
Terkait hal ini, Anis Matta menilai diperlukan kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat. Sehingga pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari maupun ekonominya berjalan aman.
Artinya, kebijakan yang diberikan jangan memberikan pilihan seperti buah simalakama (serba salah), karena ujungnya sama-sama mati. Supaya pemerintah tidak salah, ia menilai diperlukan klaster scientist untuk menemukan solusi.
Anis Matta menilai masyarakat telah sampai pada tingkat frustasi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hal itu disebabkan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana masyarakat diharuskan berkegiatan dari rumah.
“Misalnya dalam biaya listrik naik, atau penggunaan data internet naik. Makanya saya bilang, orang sampai tingkat frustasi karena orang tidak dikasih peta jalan,” ucapnya.
“Harus ada cara untuk menemukannya, jangan mempertentangkan antara pergerakan publik dengan protokol kesehatan, kita mesti mencari jalan tengah. Itu tugas klaster tadi. Karena kalau harus memilih, tidak ada jalan yang bagus,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi salah satu pembicara pada Forum Internasional untuk…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendukung langkah Presiden Prabowo…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong keterlibatan Anggota Dewan Kabupaten…
MONITOR, Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda…